MBC. Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Hukum dan Advokasi Kadin Indonesia Rudy Siregar mengatakan, Perusahaan Gas Negara (PGN) yang selama ini memonopoli pendistribusian pengaliran gas melalui pipa miliknya mengakibatkan perubahan struktur dalam pasar gas domestik baik harga maupun variable lainnya.
Khususnya dalam hal biaya investasi untuk penyediaan jaringan pipa transmisi dan distribusi, sehingga menjadi tidak kompetitif. Oleh karena itu Pemerintah seyogianya harus segera menghentikan praktik bisnis yang tidak sehat ini.
''Kalangan pengusaha dan Industri yang menjadi pengguna gas saat ini menjerit karena tingginya harga gas. Mereka tidak diberi praktik bisnis yang sehat karena tidak ada lain pilihan selain PGN untuk memasok gas,'' ujar Rudy Siregar kepada wartawan kemarin.
Para pengusaha dan kalangan industri menilai bahwa PGN seenaknya dalam menentukan harga jual gas ke industri tanpa kontrol dari pemerintah dengan mengenakan berbagai macan fee lain yang mengakibatkan biaya ekonomi tinggi (High Cost Economy), selain toll fee yang diperbolehkan dalam Permen ESDM No.19 Tahun 2009 tentang kegiatan usaha gas bumi melalui pipa.
Padahal menurut ketentuan Permen itu pasal 21 ayat 3 dan pasal 22 sangat jelas disebutkan harga jual gas kepada pihak tertentu dan umum harus ditetapkan oleh Menteri atau Badan Penyelenggara.
Selama ini, kata dia seperti dikutip dari analisadaily, PGN berdalih bahwa open access hanya hakan menaikkan harga jual gas karena disinyalir banyaknya trader akan bermain. Tetapi justru dalam kenyataannya sudah terbukti bahwa penerapan sistim open access yang terbuka untuk kompetitor lain itu membuat harga menjadi lebih murah.
''Open access telah terbukti banyak menurunkan harga jual gas kepada industri, lihat saja di Jawa Timur di mana sejak sistim open access diterapkan, dapat menurunkan harga jual gas menjadi hanya di antara $6 sampai $9 per ton,'' lanjut Rudy.[ded]
.jpg)
KOMENTAR ANDA