Konflik kepentingan pada saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disebut lebih sensitif memicu potensi kericuhan dibandingkan konflik pada saat pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) 2014 yang lalu.Demikian disampaikan, Pimpinan Bawaslu Sumut Bidang Pengawasan, Aulia Andri saat berbincang dengan medanbagus.com, Senin (22/9/2014).
"Karena dari sisi wilayah dia (pilkada) lebih kecil, tentunya potensi itu lebih besar," katanya.
Menyikapi hal ini, jajaran penyelenggara menurutnya harus mempunyai kebijakan-kebijakan yang tepat agar kinerja selama penyelenggaraan pilkada maksimal dan minim kesalahan. Degan demikian, konflik yang ada dapat diredam.
"Kalau dar sisi penyelenggara tentu upaya untuk meredamnya yakni dengan bekerja secara maksimal. Beberapa tahapan yang sensitif seperti penyusunan DPT, pencoblosan dan penghitungan suara itu semuanya harus maksimal, sehingga tidak menimbulkan gejolak," ungkapnya.
Beberapa tahapan yang sudah dinilai baik pada penyelenggaran pileg dan pilpres 2014 menurutnya harus tetap dipertahankan pada pelaksanaan pilkada. Sebaliknya, beberapa tahapan yang sempat menimbulkan masalah harus segera dibenahi.
"Model-model kampanye misalnya saya rasa masih bisa dipertahankan, namun untuk beberapa hal lainnya harus dilakukan perbaikan dan inovasi," demikian Aulia.[rgu]
KOMENTAR ANDA