post image
KOMENTAR
Pengamat Pertanian USU Abdul Rauf menilai Indonesia sedang dilanda "black campaign" dari negara internasional terkait tanaman kelapa sawit yang sempat menjadi primadona karena disukai eksportir.

Dugaan ini menurutnya, disebabkan Indonesia terutama Sumatera Utara (Sumut) merupakan negara tropis basah sehingga sangat cocok ditanami dengan tanaman kelapa sawit. Sehingga menyebabkan kecemburuan dari pihak luar. Namun, permasalahannya masyarakat Indonesia terutama Sumut mudah latah dengan isu-isu yang menjatuhkan tersebut.

"Upaya negara internasional, terutama negara yang lahannya tidak cocok dengan perkebunan kelapa sawit berupaya mecuatkan isu berbau politisasi baik lokal maupun internasional. Agar, komoditi perkebunan utama kita ini anjlok dan akhirnya para petani beralih tanam ke komoditi lainnya. Apalagi, para petani kita banyak yang tidak bersekolah tinggi," katanya kepada MedanBagus.Com, Minggu (18/10/2015).

Dikatakannya, negara Internasional penghasil minyak nabati, minyak jagung dan minyak kedelai sudah mulai mengeluh karena selain harganya lebih mahal, produksi mereka juga menurun akibat tidak laku. Sehingga, menciptakan isu dengan anggapan tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang merusak struktur tanah dan merusak hutan, bahkan menyebabkan tanah menjadi kering.

"Padahal, jika dibudidayakan dengan cara yang benar sebenarnya tidak ada masalah, apalagi negara kita merupakan negara yang rawan banjir sehingga sangat bagus ditanami dengan tanaman kelapa sawit. Harusnya ya dikembangkan saja, jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu dari luar itu," ungkapnya.

Selain itu tambahnya, Indonesia juga akan sulit bersaing dengan komoditi negara internasional penghasil minyak nabati, minyak kedelai dan minyak jagung, karena negara Indonesia dilihat dari struktur tanahnya, akan menyebabkan tanaman ini menjadi sulit berkembang.

"Disini kita harus bisa melihat dari segala sisi, apalagi tanaman kelapa sawit kita sudah sejak jaman dahulu dikembangkan," ucapnya.

Indonesia terutama Sumut kata Rauf,  harus terus waspada, terutama pemerintah yang mulai mendapatkan tekanan dari pihak luar, dengan cara mempersulit skema pinjaman dan sebagainya.

"Saya memandang negara internasional menginginkan kita tetap tergantung dengan negara internasional dan memaksa kita agar menjadi bangsa yang konsumtif serta tidak mampu lagi mengekspor hanya bisa mengimpor," bebernya.[rgu]

Kemenkeu Bentuk Dana Siaga Untuk Jaga Ketahanan Pangan

Sebelumnya

PTI Sumut Apresiasi Langkah Bulog Beli Gabah Petani

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Ekonomi