Munaslub Golkar Diragukan Mampu Wujudkan Rekonsiliasi Total

Pelaksaan Munaslub Partai Golkar 15 Mei mendatang dimaksudkan sebagai wahana rekonsiliasi total bagi seluruh kader, utamanya kelompok  Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Namun apakah hal itu bisa diwujudkan?.

Kader Partai Golkar sendiri masih meragukan. Ahmad Doli Kurnia misalnya. Politisi muda partai beringin ini melihat peluang terjadi konflik itu masih tetap ada sekalipun Munaslub digelar.

"Tapi persoalannya apakah Munas menjamin rekonsiliasi. Selain itu apakah Munas benar-benar menjadi momentum perubahan di Partai Golkar," kata Doli saat berbicara dalam Diskusi Front Page bertema "Jalan Panjang Rekonsiliasi Partai Golkar" di kafe Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/5).

Dia menjelaskan sebelum rekonsiliasi terjadi konflik di partai Golkar yang bersumber dari dua hal yakni ‎persoalan eksternal dan internal.

Untuk persoalan eksternal, menurutnya, merupakan konflik lima tahunan terutama setelah Pilpres.
Hal itu terjadi menurut dia karena tidak adanya mekanisme atau aturan yang dilembagakan terkait Pilpres.

‎"Menjelang dan setelah Pilpres, di Golkar rentan terjadi konflik. Dulu masih ada konvensi. Dan konflik diperparah dengan bergabungnya Partai Golkar di KMP. Padahal kader Golkar, Pak Jusuf Kalla adalah Wakil Presiden," kata bekas aktivis HMI ini.

Menurut dia, pemicu lainnya adalah persoalan kepemimpinan, suasana tidak demokratis dalam mengambil keputusan yang terjadi di partai Golkar membuat kader semakin kecewa.

Nah, kalau momentum Munaslub dijadikan ajang rekonsiliasi, Doli‎ mengatakan hal itu tidak semudah membalikkan tangan. Apalagi kalau tradisi lama seperti rekayasa, terutama memenangkan salah satu calon secara aklamasi masih diterapkan di Munaslub.

"Kalau cara seperti itu masih dipertahankan, potensi rekonsiliasi menjadi rawan. Sebab di level bawah, ibarat api dalam sekam. Sebab masih ada perasaan ketidakadilan yang dirasakan DPD 1 dan DPD II," katanya.

Sedangkan faktor lain menurut dia, adalah sikap pemerintah. Sebab saat ini ada kecurigaan kalau pemerintah intervensi untuk menggolkan salah satu calon tertentu.[rgu/rmol]