Kepala Staf Presiden (KSP) RI Teten Masduki meminta Bupati Karo segera menuntaskan penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung tahun ini. Hal ini disampaikan saat meninjau tempat relokasi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung di Desa Siosar Kecamatan Merek Kabupaten Karo, Jumat (15/7). "Kami meminta Pemkab Karo dapat menuntaskan penanganan pengungsi korban bencana erupsi Gunung Sinabung pada tahun ini karena Presiden Joko Widodo berencana akan merayakan natal bersama warga masyarakat di Kabupaten Karo Sumatera Utara" ujar Teten yang didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga, Bupati Karo Terkelin Brahmanana dan anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba.
Lebih lanjut Teten menjelaskan bahwa Sinabung masih menjadi salah satu prioritas utama pemerintah untuk segera diselesaikan proses penanganannya.
“Sinabung masih menjadi prioritas utama presiden Joko Widodo dan presiden terus memantau penanganan korban pengungsi erupsi Gunung Sinabung,” jelas Teten
Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan bahwa sasaran pada pertemuan ini adalah untuk membuat keputusan yang pasti karena menurutnya selama ini keputusan yang diberikan Pemkab Karo masih berubah-ubah.
“Hari ini, kami tidak ingin lagi mendengar permasalahan dan kendala yang dihadapi, kami hanya ingin segera ada keputusan solusi sehingga penanganan korban ini cepat selesai,"tegasnya.
Dalam pertemuan ini diputuskan penerima bantuan relokasi mandiri ada sebanyak 1.903 KK. Jika masih ada perubahan, nantinya Bupati Karo akan melaporkan ke BNPB untuk dipelajari.
“Kalau bisa, paling lama Jumat (22/7) mendatang laporan segala sesuatunya sudah sampai ke meja saya. Sebab hingga saat ini belum dipastikan lokasi relokasi mandiri yang ditetapkan daerah ini,"jelasnya.
Dilaporkan, BNPB telah mengalokasikan anggaran Rp 1.870.575.500 untuk biaya sewa lahan selama 5 tahun untuk para korban erupsi Sinabung untuk membangun hunian sementar (huntara) yang dirancang mampu bertahan selama lima tahun.
Rencananya relokasi hunian sementara tersebut berada di Desa Sukatepu (13.000 m²), Desa Sukatendel (25.000 m²), Desa Ndokum Siroga (28.000 m²), Desa Beganding (20.000 m²), Desa Nang Belawan (13.000 m²) dan Desa Susuk (13.000 m²). Dengan rincian penambahan 33 KK di Desa Guru Kinayan, 163 KK di Desa Berastepu, 34 KK di Desa Gamber dan 6 KK di desa Kuta Tonggal dari sebelumnya sebanyak 1.682 KK.
Menurut Willem Rampangilei, untuk masalah relokasi ke Desa Lingga, sampai saat ini belum bisa direalisasikan karena adanya penolakan dari masyarakat Lingga. Untuk itu Pemda masih mengupayakan komunikasi, karena 2 Desa yaitu Desa Gurukinayan dan Gamber (963 KK) masih menginginkan lokasi di Desa Lingga. [hta]
KOMENTAR ANDA