post image
KOMENTAR
Kepala Staf Presiden (KSP) RI Teten Masduki meminta Bupati Karo segera menuntaskan penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung  tahun ini. Hal ini disampaikan  saat meninjau tempat relokasi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung di Desa Siosar  Kecamatan Merek  Kabupaten Karo, Jumat (15/7).

"Kami meminta Pemkab Karo dapat menuntaskan penanganan pengungsi korban bencana erupsi Gunung Sinabung pada tahun ini  karena Presiden Joko Widodo berencana akan merayakan natal bersama warga masyarakat di Kabupaten Karo Sumatera Utara" ujar Teten yang didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga, Bupati Karo Terkelin Brahmanana dan anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba.



Lebih lanjut Teten menjelaskan bahwa Sinabung masih menjadi salah satu prioritas utama pemerintah untuk segera diselesaikan proses penanganannya.

“Sinabung masih menjadi prioritas utama presiden Joko Widodo dan presiden terus memantau penanganan korban pengungsi erupsi Gunung Sinabung,” jelas Teten

Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan bahwa sasaran pada pertemuan  ini adalah untuk membuat keputusan yang pasti karena menurutnya selama ini keputusan yang diberikan Pemkab Karo masih berubah-ubah.

 “Hari ini, kami tidak ingin lagi mendengar permasalahan dan kendala yang dihadapi, kami hanya ingin segera ada keputusan solusi sehingga penanganan korban ini cepat selesai,"tegasnya.

Dalam pertemuan ini diputuskan penerima bantuan relokasi mandiri ada sebanyak 1.903 KK. Jika masih ada perubahan, nantinya Bupati Karo akan melaporkan ke BNPB untuk dipelajari.

“Kalau bisa,  paling  lama Jumat (22/7) mendatang laporan segala sesuatunya sudah sampai ke meja saya. Sebab hingga saat ini belum  dipastikan lokasi relokasi mandiri yang ditetapkan daerah ini,"jelasnya.


Dilaporkan, BNPB  telah mengalokasikan anggaran Rp 1.870.575.500  untuk biaya sewa lahan selama 5 tahun untuk para korban erupsi Sinabung untuk membangun hunian sementar (huntara) yang dirancang mampu bertahan selama lima tahun.

Rencananya relokasi hunian sementara tersebut berada di Desa Sukatepu (13.000 m²), Desa Sukatendel (25.000 m²), Desa Ndokum Siroga (28.000 m²), Desa Beganding (20.000 m²), Desa Nang Belawan (13.000 m²) dan Desa Susuk (13.000 m²). Dengan rincian penambahan  33 KK di Desa Guru Kinayan, 163 KK di Desa Berastepu, 34 KK di Desa Gamber dan 6 KK di desa Kuta Tonggal dari sebelumnya sebanyak 1.682 KK.

Menurut Willem Rampangilei, untuk  masalah relokasi ke Desa Lingga, sampai saat ini belum bisa direalisasikan karena adanya penolakan dari masyarakat Lingga. Untuk itu Pemda masih mengupayakan komunikasi, karena 2 Desa yaitu Desa Gurukinayan dan Gamber (963 KK) masih menginginkan lokasi di Desa Lingga. [hta]




BMH Bersama PLN UIP SBU Gelar Program Peduli Dengan Menyalurkan 250 Paket Sembako

Sebelumnya

Optimasi Distribusi Qurban, BI Percayakan Kepada BMH

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Komunitas