post image
KOMENTAR
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara kembali meraih predikat TPID terbaik kategori Provinsi Kawasan Sumatera, unggul dari sembilan provinsi lainnya.

Penghargaan tersebut diserahkan Presiden RI Joko Widodo kepada Ketua TPID Sumut yaitu Sekda Provsu H Hasban Ritonga, SH pada Rapat Koodinasi Nasional ke Tujuh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2016 (Rakornas VII TPID Tahun 2016) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (4/8).

Dengan penghargaan tersebut, TPID SUmut menjadi satu-satunya TPID Provinsi yang mendapat penghargaan terbanyak yaitu empat kali pada tahun kerja 2011, 2012, 2014 dan 2015.

Rakornas TPID tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi para menteri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan para kepala daerah serta gubernur dari 34 provinsi.
 
Ketua TPID Sumut Hasban Ritonga mengatakan, keberhasilan TPID Sumatera Utara ini tidak terlepas dari koordinasi yang baik antar Pemprov Sumut, Bank Indonesia dan Bulog serta Pemkab/Pemko se-Sumut dalam mengendalikan inflasi.

“TPID Sumut berhasil meredam laju inflasi Tahun 2015 sebesar 3,24 (yoy)) di bawah inflasi nasional sebesar 3,35% (yoy). Realisasi itu juga mencapai rentang target yang ditentukan pemerintah sebesar 4% ± 1%,” jelas Sekda didampingi Difi A Johansyah dan Sekretaris TPID Sumut, Hj Elidawati Hasibuan.

Menurut Elidawati, selain pencapaian target inflasi, TPID Sumut dinilai memiliki program khusus yang berhasil secara efektif mengendalikan harga.

Pada tahun 2015 TPID Sumut melakukan sinergi lintas instansi untuk perbaikan tata niaga cabai merah. Bahkan, TPID Sumut telah melakukan intervensi harga di tingkat petani dengan melakukan pembelian cabai merah di atas harga pasar yang jatuh akibat panen raya.

“Selain menyelamatkan petani, TPID Sumut memiliki pasokan cabai merah yang digunakan untuk pengendalian harga melalui operasi pasar ketika harga melonjak. Dengan program ini, TPID sumut berhasil menstabilkan harga baik di pihak petani dan masyarakat umum,” demikian Elidawati.[sfj]

Kemenkeu Bentuk Dana Siaga Untuk Jaga Ketahanan Pangan

Sebelumnya

PTI Sumut Apresiasi Langkah Bulog Beli Gabah Petani

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Ekonomi