Aksi radikalisme terjadi lantaran adanya ketimpangan pemerintah terhadap masyarakat menengah ke bawah.Karena itu, Ketua PP Muhammadiyah M. Busyro Muqoddas, menegaskan agar tidak menyalahkan masyarakat miskin sehingga berdampak pada aksi-aksi radikal yang belakangan ini terjadi. Sebab juga radikalisme itu bersumber dari kebijakan-kebijakan, terutama tentang tanah yang tidak adil.
"Tidak transparan alias tidak jujur. Misalnya kasus di Bima, Mesuji, sampai rumahnya Bupati itu dibakar. Di Aceh juga di Papua," ungkap Busyro dalam diskusi "Menagih Komitmen Keadilan Agraria untuk Rakyat" di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).
Sebab, lanjut Busyro faktanya saat ini pengelola negara dari sektor legislatif, yudikatif bahkan pihak aparat penegak hukum sudah kehilangan kesadaran bahwa negeri ini dideklarasikan oleh rakyat.
"Karenanya di dalam UU itu dinyatakan berkedaulatan rakyat, bukan negara, bukan pemodal. Pemodal dan pebisnis punya hak tapi proposional. Tapi prakteknya tidak. Ini merupakan tragedi berkepanjangan," tandasnya.
Oleh karena itu, dirinya meyakini munculnya radikalisasi di Indonesia bukan sama sekali atas dasar agama. Melainkan ketimpangan sosial yang dialami masyarakat kecil.
"Jadi saya tidak percaya sama sekali sumber terorisme itu (bersumber) agama apapun juga di Indonesia ini," tukasnya. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA