T Erry Nuradi: Kebijakan Pembangunan Harus Berwawasan Lingkungan

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengimbau Kabupaten/Kota untuk menyelaraskan pembangunan dengan kebijakan berwawasan lingkungan. Jika tidak, persoalan lingkungan hidup di Sumut akan semakin kompleks dan dilematis.

 Hal tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi saat membuka Rembuk Nasional Kebangsaan dengan tema 'Revolusi Mental Pembangunan Lingkungan Hidup Economic Based Policy vs Resources Based Policy' yang berlangsung di Ballroom Hotel Dyandra Santika, Senin (29/9/2014).

Dalam kesempatan tersebut, Erry mengatakan, pembangunan demi menekan laju pertumbuhan ekonomi jangan sampai menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, baik bagi manusia maupun ekosistem hewan dan tumbuhan.

"Salah satu contoh misalnya pembangunan perumahan dipinggir sungai. Jangan sampai pembangunan itu mengubah alur dengan membenteng hingga menimbulkan penyempitan badan sungai. Itu dapat memicu banjir. Begitu juga dengan usaha pertambangan, pembangunan rumahsakit, usaha pengolahan yang menggunakan bahan kimia. Tentu harus dilihat dampak limbahnya. Pemerintah Kabupaten/Kota harus jeli dalam mengeluarkan izin pembangunan," sebut Erry.

Menurut Erry, keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur dari besarnya pertumbuhan sektor ekonomi, namun juga ditandai dari keselarasan kelestarian lingkungan. Nilai ekonomi, sosial dan ekologi harus berjalan selaras bagai satu mata rantai kesatuan.

Akan tetapi, permasalahan lingkungan hidup juga tidak terlepas dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelestarian dan pengelolaan lingkungan.

"Untuk itu perlu adanya pola pendidikan di sekolah, baik pendidikan usia dini sampai dengan perguruan tinggi secara sistematis yang dapat merubah pola pikir dan pengetahuan lingkungan hidup masyarakat," ujar Erry.

Erry juga mengatakan bahwa, Kabupaten/Kota juga sebaiknya berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menelurkan arah kebijakan pembangunan yang bermuara pada pengelolaan lingkungan hidup.

"Jika tidak, keselarasan antara pembangunan dengan lingkungan akan sulit tercapai. Persoalan lingkungan akan menjadi dilema yang tak kunjung tuntas. Dengan adanya Rembuk Nasional ini, diharapkan memberikan manfaat kepada peserta yang nantinya akan menjadi rujukan dalam membuat kebijakan-kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan," sebut Erry.[rgu]