Jokowi Mulai Ragukan Kemampuan Menterinya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai meragukan kemampuan dan kecakapan sejumlah menteri kabinetnya dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya di sektor politik dan hukum.

Hal itu dikatakan politisi Partai Nasdem, Despen Ompusunggu, kepada wartawan, Rabu (28/1). Akibatnya, menurut Despen, Jokowi harus mencari jalan keluar sendiri dengan meminta bantuan pihak dari luar pemerintahan, maupun non partai politik pendukung.

"Bukti teranyar, bagaimana pemerintahan Jokowi-JK tidak mampu menangani kisruh KPK dengan Polri yang dari hari ke hari merembet ke mana-mana hingga mengaburkan substansi persoalan. Ada kesan, Presiden Jokowi tidak memegang atau mencengkram grip kekuasaan dengan efektif dan suatu keyakinan, sampai akhirnya membentuk Tim Independen," ucap Despen.

Dia pribadi mengapresiasi pembentukan Tim Independen yang diisi figur-figur kredibel dan berintegritas. Namun di sisi lain, publik harus melihatnya sebagai bentuk kegagalan Tim Presiden dan jajaran kabinet. Mereka yang seharusnya sejak awal mampu dan cekatan memberikan informasi atau masukan yang benar dan objektif kepada Presiden Jokowi, bukan justru memperkeruh persoalan serta menimbulkan kebencian rakyat.

Menurut Despen, ketidakmampuan menteri-menteri, khususnya di jajaran politik dan hukum, memberi kontribusi besar dalam menggerus kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi yang baru memasuki usia 100 hari kerja.

Bahkan, lebih menyedihkan lagi, segelintir elite politik dari parpol pendukung mulai mewacanakan pemakzulan terhadap Jokowi-JK akibat kekecewaan yang memuncak.

Kini tergantung sikap dan ketegasan Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan seperti apa, termasuk dalam mengevaluasi anggota kabinetnya, mengingat kini sangat krusial mengelola dan membangun soliditas serta solidaritas dari segala kekuatan maupun stakeholder politik di dalam kekuasaannya. Baik jajaran kabinet, relawan hingga kalangan partai politik pendukung.

"Jika Jokowi gagal merajutnya dengan cerdas, maka pemerintahan ke depan akan lemah, sementara harapan perbaikan bangsa ke depan bisa makin pupus dari apa yang dulu dijanjikan, khususnya silang sengkarut pemberantasan korupsi," ujar fungsionaris DPP Partai Nasdem ini. [hta/rmol]