Lewat pidato yang disampaikan Senin malam (8/10), Presiden SBY telah berhasil menjembatani komunikasi antara Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dan Polri, sebagaimana diharapkan publik."Saya rasa apa yang disampaikan presiden sudah tepat, sebagai penegak hukum komisioner, KPK jangan terlalu mengedepankan publisitas media di tengah due process of law, itu dulu kan juga janji Abraham saat fit and proper test, semoga saja tak lupa. Apalagi (Abraham) mengumbar statemen tidak memerlukan political will dari DPR dan Presiden, nah sekarang ternyata akhirnya juga meminta presiden turun gunung," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 9/10).
Menurut Abobekar, pernyataan Abraham seperti itu bukan cermin seorang negarawan, karena berpotensi membuat disharmonisasi hubungan antar lembaga. Aboebakar pun berharap, apa yang dicapai oleh KPK dan Polri saat ini, serta apa yang disampaikan oleh Presiden SBY, akan segera dapat diimplementasikan,
"Jadi tak sekedar sebagai angin segar saja. The show must go on, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus tetap jalan, masih banyak PR menunggu, kasus hambalang, Wisma Atlet dan Century sudah menunggu, jangan membuang energi untuk perkara yang kurang urgen," tegas Aboebakar.
Aboebakar pun mengapresiasi sikap tegas SBY untuk menghentikan pembahasan RUU KPK. Dan tentu saja, sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat, sikap tegas SBY ini semoga diikuti oleh langkah Fraksi Demokrat di DPR.
"Kita juga perlu mengapresiasi sikap Kapolri yang legowo atas berbagai solusi yg dicapai, ini menunjukkan sikap kenegarawanan beliau," demikian Abuebakar. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA