KPK Didesak Tangkap Marzuki Alie dan Pimpinan Banggar DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali didesak demonstran untuk memeriksa Ketua DPR RI Marzukie Alie. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu dituding terlibat dalam kasus korupsi alokasi anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

"KPK harus berani melawan segala bentuk intervensi untuk mengusut petinggi DPR yang dibekingi partai penguasa sekalipun," kata M Jabir di depan gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10). M Jabir merupakan koordinator aksi Gerakan Amanat Rakyat Anti Manipulasi (Garam). Dia bersama puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Garam, Senin (15/10) siang melakukan aksi demonstrasi di KPK.

Dalam aksinya,  mereka juga membawa berbagai spanduk bertuliskan "Bongkar Jaringan Makelar Proyek". Selain itu, massa juga membawa poster bergambar Marzuki Alie dengan tulisan "Tangkap dan Periksa Marzuki Alie".

Selain Marzuki, GARAM juga mendesak KPK memeriksa dan menangkap sejumlah bekas pimpinan Banggar seperti Mirwan Amir, Tamsil Linrung, dan Olly Dondokambey jika terbukti kecipratan duit dari proyek itu. Dalam kesempatan ini, Garam juga menyatakan bahwa KPK bergerak lambat dalam mengusut kasus tersebut. Bahkan, lembaga pimpinan Abraham Samad cs itu, dinilai masih tebang pilih dengan hanya menghukum Wa Ode seorang.

"Padahal di balik suap Rp.6,5 miliar itu, terdapat skandal mafia anggaran yang jauh lebih besar, KPK jangan tebang pilih," terang dia.

Dikatakan dia, mafia anggaran yang lebih besar bisa diusut dari kode-kode misterius dalam dokumen DPID. Ratusan miliar uang negara, diduga kuat ikut dinikmati berbagai pihak di Senayan.

"Ketua DPR, anggota Banggar, hingga fraksi-fraksi disinyalir menerima kompensasi dari diloloskannya anggaran bagi daerah-daerah," kata dia.

Akibatnya, sambung dia, bukan hanya segelintir daerah di Aceh yang dirugikan atas praktik kejahatan kerah putih tersebut. Ratusan Kabupaten/kota di seluruh nusantara, imbuhny, ikut merasakan penderitaan panjang atas kongkalikong mafia DPR yang menyunat jatah anggaran daerah.

"Kita jangan terkecoh, kasus Wa Ode layaknya fenomena gunung es. Di balik suap Rp.6,5 miliar itu terdapat skandal mafia anggaran yang jauh lebih besar," tegasnya.

Oleh karenanya, GERAM mendesak KPK mengusut tuntas makelar anggaran di Parlemen hingga tuntas. Jika tidak, praktik korupsi para makelar proyek ini tidak akan pernah berhenti.

Sementara itu, dalam beberapa kesempatan, baik Marzuki, Mirwan, Tamsil, dan Olly sudah berulangkali membantah tudingan Wa Ode yang sudah divonis 14 tahun penjara itu. [rmol/hta]