Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Utara diminta menertibkan warga kurang waras atau mengalami gangguan jiwa agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan."Kejadian di Tapanuli Tengah perlu menjadi pembelajaran," kata Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Sumut Zulkifli Husein di Medan, Selasa.
Sebelumnya seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa mengamuk dengan senjata tajam di Gereja HKBP di Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, Minggu (4/11) sekitar pukul 08.30 WIB.
Dalam peristiwa itu, tiga balita tewas terkena bacokan dan lima anak lainnya mengalami luka parah sehingga harus mendapatkan perawatan medis secara intensif.
Menurut Zulkifli, peristiwa yang memilukan tersebut dapat saja terulang di daerah lain karena banyaknya warga yang mengalami gangguan jiwa masih berkeluyuran, bahkan membaur di tengah-tengah masyarakat.
Disebabkan mengalami gangguan jiwa dan tidak memiliki akal yang sehat, bisa saja orang tersebut melakukan tindakan anarkis dan mengganggu keselamatan orang lain.
"Mungkin kejadian itu bisa muncul kejadian lain di tempat lain," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Karena itu, kata dia, untuk menghindari kemungkinan terburuk, Pemprov Sumut dan pemkab/pemkot di provinsi itu perlu mengambil langkah antisipasi dengan menertibkan warga yang kurang waras atau mengalami gangguan jiwa.
Pemprov Sumut dapat melakukan penertiban tersebut melalui kerja sama dengan Dinas Sosial di kabupaten/kota agar memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat.
Setelah ditertibkan, warga yang mengalami gangguan jiwa tersebut dapat dimasukkan ke RS Jiwa guna mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
"Kita punya tempat penampungan. Jadi, kalau (penertiban) itu bisa dilakukan, hal seperti itu tidak terjadi lagi," katanya. [ant/hta]
KOMENTAR ANDA