Sebagai partai yang memelopori penghapusan UU yang bersifat rasis dan diskriminasi, PKB hanya akan mengusung calon presiden yang sanggup menjaga Pancasila dan kebhinnekaan bangsa."Pluralis dan Pancasilais adalah syarat mutlak capres PKB yang tidak bisa ditawar-tawar," ungkap Wasekjen DPP PKB Daniel Johan (Selasa, 4/12).
Hal ini dijelaskan Daniel saat dimintai tanggapannya atas pemberitaan pencalonan Rhoma Irama sebagai capres PKB.
"Pancasila, kebhinekaan, pluralitas adalah hal yang final buat PKB, telah menjadi darah daging berdirinya PKB sejak awal dan sampai kapan pun. Jadi siapa pun capres PKB, dia harus mewujudkan visi dasar PKB tersebut," tegas Daniel, yang juga tokoh muda Tionghoa ini.
Menurutnya, pencapresan Rhoma bagian dari penjaringan calon-calon alternatif yang nanti akan ditindaklanjuti proses formal partai melalui rapat pleno dan Rapimnas. Sebenarnya tidak hanya Rhoma tetapi juga muncul beberapa nama seperti Mahfud MD Ketua MK, Said Aqil Ketua PBNU, dan Jusuf Kalla.
"Saya sebagai pengurus di pleno dan Rapimnas nanti akan menolak pencalonan Bang Rhoma kecuali Bang Rhoma mampu membuktikan sebagai pluralis dan Pancasilais sejati di hadapan rakyat. Ini bagian dari semangat dan visi dasar PKB yang berkali-kali ditekankan oleh Ketua Umum Cak Imin sendiri bahwa pluralitas adalah final dan PKB akan selalu berada di garda terdepan dalam menjaganya" tegas Daniel.
Selain alasan tersebut, Daniel juga mengungkapkan bahwa banyak pengurus yang lebih suka Cak Imin sendiri yang maju sebagai capres. "Sayang sampai saat ini Cak Imin menolak untuk capres. Tapi kami akan terus meyakinkan bahwa kesediaannya sangat penting sebagai bagian dari memperbaiki kondisi kesejahteraan rakyat," ungkapnya.
"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan berita pencalonan Bang Rhoma ini. Saya yakin ini strategi khas Gus Dur yang dilempar oleh Cak Imin untuk merangkul Bang Rhoma agar lebih terbuka dengan kebhinnekaan sesuai semangat PKB dan NU. Bila Bang Rhoma bisa menjadi seorang pluralis, itu akan berdampak positif buat para penggemarnya dan masyarakat luas sekaligus. Ini bagian dari proses pendewasaan demokrasi buat bangsa Indonesia," jelas Daniel. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA