Masalah politik, hukum dan keamanan butuh penanganan terpadu karena bersinggungan dengan aspek-aspek lainnya. Penangan terpadu ini juga melibatkan presiden."Bidang polhukam membutuhkan kepastian dari presiden dalam menentukan keputusan," kata anggota Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 9/1), terkait dengan keluhan SBY terkait kinerja polhukam dalam rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Senin siang (7/1).
Susaningtyas menegaskan bahwa persoalan polhukam akan sulit ditangani bila tanpa ada kepercayaan publik terhadap penanganan hukumnya. Sementara di lapangan, prajurit juga akan bingung apakah harus mendahulukan pemberantasan potensi ancaman atau menegekkan hak asasi manusia.
Susaningtyas juga mengingatkan bahwa tidak semestinya ketika terjadi masalah perpecahan bangsa, maka bidang polhukam semata yang disalahkan. Apalagi persoalan keamanan tak bisa dilihat dari aspek security saja melaiknakn juga harus dilihat dari aspek ideologi, kesejahteraan rakyat, pendidikan, agama dan lainnya.
"Ini negara mau dibawa kemana bila semua disorganisasi negara hanya menyalahkan polkam saja, bagaimana kinerja departemen lain yang merupakan embrio permasalahan yang ada? Itu juga harus diatensi lebih jauh," demikian Susaningtyas. [rmol/rob/ysa]
KOMENTAR ANDA