Kebijakan pemerintah untuk mengimpor bawang putih guna menstabilkan harga, dinilai sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam membangun petani yang mandiri."Pemerintah telah gagal membangun petani yang mandiri di atas tanahnya sendiri. Dengan alasan untuk menstabilkan harga, impor dilakukan," kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN-REPDEM) Bidang Penggalangan Tani, Sidik Suhada, saat dihubungi wartawan Minggu (10/3).
Menurutnya, kebijakan ini sangat memprihatinkan, mengingat Indonesia adalah negara agraris yang tidak hanya mempunyai alam yang subur, tapi juga sumber daya manusia yang melimpah.
"Tidak seharusnya impor dilakukan. Kebijakan ini membuktikan pemerintah gagal membangun kedaulatan pangan nasional," tegasnya.
Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih sebanyak 29.136 ton atau hanya 18,21 persen dari rekomendasi Kementerian Pertanian sebanyak 160.000 ton bawang putih.
Rencananya, impor bawang putih itu akan dilakukan oleh 16 importir dari sekitar 114 importir yang terdaftar di Kementerian Perdagangan. Saat ini, masih dalam proses 26 perusahaan importir lainnya yang akan menyusul guna melakukan impor bawang putih. Komoditas itu akan diimpor dari China dan India.[rmol/hta]
KOMENTAR ANDA