MBC. Hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMU di Sumatera Utara kacau balau. Diperkirakan 23 kabupaten/kota, termasuk kota Medan (dari 33 kabupaten/kota) tidak bisa mengikuti UN karena naskah soal yang belum sampai di sekolah masing-masing daerah, terutama mata ujian Bahasa Indonesia untuk jurusan IPS.
''Kondisi ini sangat disayangkan, karena terjadi disaat berlangsungnya ujian dan ini harus menjadi evaluasi karena menunjukkan ketidakporfesionalan dan ketidak becusan pemerintah dalam melaksanakan Ujian Nasional, anehnya lagi diberbagai pemberitaan sebelumnya, Sumut dinyatakan siap menyelenggarakan UN,'' kata staf Yayasan Pusaka Indonesia, Marjoko, SH menyikapi pelaksanaan UN tahun ini.
Sebagaimana dalam siaran persnya yang diterima MedanBagus.Com sesaat lalu, Senin (15/4/2013) Marjoko menegaskan, penyelenggaraan UN tahun ini yang tidak serentak baru pertama kali.
''Ini sangat memalukan dan preseden buruk, dan harus dipertanggungjawabkan. Presiden harus turun tangan dan mengambil langkah-langkah yang tegas atas kondisi ini, karena ini sama halnya Negara telah mengabaikan dunia pendidikan,'' tegas Marjoko.
Dia menambahkan, masalah semerawutnya UN tahun ini harus ditangani secara nasional, kegagalan UN dibeberapa Daerah merupakan suatu tragedi bagi dunia pendidikan di Indonesia termasuk di Sumatera Utara.
Negara, kata dia, telah mengeluarkan biaya yang cukup besar bagi dunia pendidikan tetapi pelayanannya masih perlu dipertanyakan. ''Sudah seharusnya Presiden harus meminta pertanggung-jawaban Menteri Pendidikan dan seluruh jajarannya terhadap peristiwa ini,'' ungkap Marjoko
Kalaupun UN ini ditunda, sambung dia, maka yang jadi korban adalah anak didik sendiri, beban psikologis anak jelas makin bertambah dalam menghadapi ujian susulan, proses belajar selama tiga tahun, ditambah dengan berbagai kegiatan ritual, berdoa untuk melewati masa ''krisis'' di akhir jenjang pendidikan, menjadi beban tersendiri bagi pelajar jika UN ini ditunda, mestinya kalau mau ditunda seharus ditunda UN diseluruh Indonesia, karena UN selalu dijadikan patokan bagi kelulusan siswa tegas Joko biasa dipanngil.
Marjoko juga khawatir, kondisi ini dapat membawa citra buruk sekolahnya, bukan hanya pihak sekolah yang kecewa, tentu siswa dan walinya juga otomatis akan merasakan hal serupa. [ans]
KOMENTAR ANDA