MBC. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sejak Senin (15/4) tak selesai hanya dengan permintaan maaf.
Apalagi UN juga bukan alat evaluasi pendidikan yang baik. Selain maaf, Kemdikbud harus segera menghentikan program yang mubazir tersebut.
Itu dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/4/2013).
"Walau sudah ada permintaan maaf, persoalan ini tidak boleh dianggap selesai. Apalagi, kasus seperti ini baru pertama sekali terjadi dalam sejarah pelaksanaan UN di tanah air," kata Saleh.
Saleh mengatakan Menteri Pendidikan Mohammad Nuh selama ini dinilai tidak pernah mendengar masukan dari pihak luar.
Usulan agar pelaksanaan UN segera dihapuskan tetap diabaikan. Sementara, penyelenggaraannya semakin lama semakin semrawut dan muncul persoalan baru.
Persoalan terbaru, kata Saleh, adalah kebijakan Kemdikbud mengenai 20 jenis variasi soal. Kebijakan itu dinilai sebagai salah satu faktor keterlambatan pencetakan dan pengiriman soal-soal UN.
"Mencetak, mengklasifikasi, dan mendistribusikan 20 jenis soal tentu memakan waktu yang tidak sedikit," ujarnya
Selain itu, Saleh menilai pelaksanaan UN tidak berdampak bagi peningkatan kualitas peserta didik. Sebab, UN justru mendorong ketidakjujuran di kalangan lembaga-lembaga pendidikan dan juga para peserta didik.
Karena takut siswanya tidak lulus UN, banyak sekolah terdorong bermain curang dengan memberikan jawaban kepada para siswanya.
Di samping itu, Saleh juga menilai pelaksanaan UN menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran besar itu harus dikeluarkan secara reguler setiap tahun. [rob]
KOMENTAR ANDA