
DI jejaring Twitter, account @raetse menilai, imbauan Presiden agar pejabat daerah tidak berbondong-bondong menjemput kedatangannya di bandara, tepat.
Dua jempol pak. Banyak rombongan boros anggaran,” kicaunya.
Account @yudha4efah menyarankan, hanya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saja yang diperbolehkan menyambut kedatangan Presiden di bandara.
Yang penting pimpinannya saja,” kicaunya.
Account @idoenks mengatakan, Presiden tidak perlu melakukan koordinasi dengan pejabat daerah, jika ingin menghemat anggaran blusukan.
Langsung berangkat aja, kalau perlu media nggak usah diajak, wkwk,” kelakarnya.
Account @thomcurse menyarankan, pejabat daerah langsung menunggu di lokasi blusukan presiden.
Sambut di lokasi acara saja, ke bandara pemborosan BBM,” kicaunya.
Account @rahmatpahe berkelakar, Presiden sebaiknya ikut mengurangi rombongan dari pusat saat blusukan ke daerah.
Sekalian menteri, staf ahli, dan Paspampres jangan diajak pak, haha,” guraunya.
Account @danangaichwan meminta, presiden juga melarang pejabat daerah menjemput anggota kabinet yang saat kunjungan kerja di daerah.
Menteri blusukan. Bawahannya jangan ngumpul di bandara,” saran-nya.
Account @maulana bergurau, cukup petugas kepolisian dan tentara saja yang menyambut dan mengiringi rombongan kepala negara.
Pejabat daerah urus saja diri sendiri,” katanya.
Berbeda, tweeps @LarasatiS11 tidak setuju dengan imbauan Presiden. Menurut dia, tidak pantas kepala negara blusukan sendiri, tanpa mengajak pejabat lokal.
Jangan begitu dong. Masak penguasa wilayah dicuekin,” kicaunya.
Tweeps @sriutami_tris menilai, penyambutan meriah oleh pejabat daerah sebagai hal wajar. Kata dia, aneh jika Presiden blusukan pejabat daerah diam-diam.
Kalau Presiden nyasar, malah lebih menyusahkan. Mending dikawal dari awal,” tanyanya.
Di Facebook, account Sanny Kenz khawatir pejabat daerah lepas tangan, jika dilarang mengikuti rombongan Presiden.
Pejabat nggak tanggung jawab dong kalau Presiden celaka,” katanya.
Facebooker Bayu Hardjo Poetro bilang, Presiden seharusnya tidak koar-koar melarang pejabat melakukan penyambutan.
Nggak usah pencitraan. Blusukan langsung saja ke daerah sendirian,” katanya.
Facebooker Abunuria mengkritisi wacana penyusutan jumlah rombongan blusukan Presiden Joko Widodo. Datang tak dijemput, pulang tak diantar dong pak. Kayak pocong saja, wkwkwk,” kelakarnya.
Facebooker Yudhistira pesimistis imbauan Presiden didengar pejabat daerah. Nggak bakalan bisa, pejabat kita masih feodal. Dimana ada presiden, di situ ada penyambutan,” katanya.
Facebooker Irul Mahbubi tak mempermasalahkan jika pejabat daerah menyambut kedatangan presiden. Asalkan, penyambutan dilakukan secara sederhana.
Kalau Presiden datang makannya singkong dan ubi saja, biar hemat sekalian,” sindirnya.
Presiden Joko Widodo meminta semua pejabat di daerah untuk tidak berbondong-bondong menjemputnya di bandara dan mendampinginya selama kegiatan blusukan. Presiden meminta hal ini agar pemerintah daerah juga bisa belajar menghemat anggaran.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, kemarin, Presiden memanggil para stafnya untuk merencanakan penghematan kunjungan kerja ke daerah hingga luar negeri. Presiden, kata Pratikno, ingin tetap bisa melakukan blusukan, tetapi dengan penghematan.
Presiden ingin rombongan lebih kecil. Lalu, di daerah juga semua pejabat jangan ditradisikan menjemput, berjubel-jubel,” kata Pratikno di Istana Kepresidenan.
Pratikno menjelaskan bahwa penyambutan Jokowi oleh pejabat daerah justru memakan biaya besar. Selain itu, Jokowi juga mengkhawatirkan konvoi kendaraan dinas pemerintah daerah justru akan membuat kemacetan di jalan.
Menurut Presiden, itu malah lebih ribet. Inginnya hemat, tidak ada yang lain,” imbuhnya.
Bekas Rektor UGM ini mengatakan, presiden ingin tetap melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Menurutnya, dengan berkunjung ke daerah, Presiden dapat lebih memahami realita sehingga permasalahan pun dapat segera diselesaikan.
Sebelumnya, Presiden juga menegaskan, akan melakukan efisiensi penggunaan anggaran keuangan negara. Ia mengatakan, akan meneliti satu per satu anggaran guna memastikan penggunaan anggaran telah sesuai. [hta]
KOMENTAR ANDA