PDI Perjuangan dan ketumnya, Megawati Seokarnoputri seringkali dijadikan sasaran tembak tiap kali ada kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang dinilai buruk oleh publik.Peneliti pada Pusat Studi Pancasila UGM, Diasma Sandi Swandaru menilai realitas itu menunjukkan bahwa cara berpolitik di Indonesia memang aneh.
"Setiap ada kebijakan buruk dari pemerintah sontak PDIP dan Bu Mega yang dijadikan sasaran tembak, tetapi kalau kebijakan yang baik seperti eksekusi bandar narkoba, ngebom maling ikan tidak pernah terdengar suara bahwa presiden diintervensi oleh PDIP atau ketua umumnya," terang Diasma kepada wartawan, Jumat (13/2).
Menurut dia, perlakuan terhadap PDIP dan Megawati itu jelas tidak adil, "Tapi inilah realitas politik kita."
Makanya, Diasma mengajak publik untuk berpikir secara jernih. Diasma memandang, sejak penentuan capres hingga penyusunan kabinet pun, PDIP menghormati hak prerogratif presiden dalam menentukan sikap dan pilihannya.
Bahkan, masih kata dia, sebagai partai pengusung dan pemenang pemilu, PDIP rela kadernya hanya menempati empat pos di kementerian.
"Ini menjelaskan bahwa PDIP dengan penuh kesadaran tidak memaksakan kekuasaannya karena adanya kesadaran bahwa mengelola Indonesia tidak bisa sendiri tetapi bersama-sama segenap eleman bangsa yang lainnya," cetus Diasma.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA