Kesepakatan dua negara produsen Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia, dinilai sebagai langkah yang bagus untuk menghadapi perang energi, terutama yang menggunakan bahan bakar nabati.Bukan rahasia lagi, sejak beberapa dekade belakangan ini, negara-negara Barat yang terganggu dengan produksi CPO Indonesia dan Malaysia melancarkan kampanye hitam anti-sawit.
"Di belakang gerakan anti-sawit ini adalah persaingan produk nabati di dunia," ujar Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Maruli Gultom, Sabtu malam (3/10).
Menurut Maruli Gultom, kerjasama Indonesia dan Malaysia itu adalah wujud nyata dalam membela eksistensi produk unggulan kedua negara di pasar dunia. Keberhasilan merangkul Malaysia, sebutnya, sangat strategis dalam membangun kekuatan untuk menghadapi gerakan anti-sawit.
Siang tadi, Menteri Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofjan Djalil menggelar pertemuan dengan Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Amar Douglas Uggah Embas di Jakarta.
"Dengan terpadunya kekuatan Indonesia dan Malaysia, itu berarti 85 persen produsen CPO bisa bersatu dalam front melawan kampanye hitam Barat dan NGO-NGO yang mereka sponsori. Kalau Indonesia dan Malaysia disiplin, ini akan jadi kekuatan besar," ujarnya lagi.
Menurut Maruli negara-negara Barat sangat terganggu dengan produksi sawit yang mengalahkan kedelai sejak pertengahan 1980an lalu. Apalagi tidak dapat dipungkiri bahwa sawit adalah bahan yang paling murah dan paling baik untuk biodiesel. Kemarahan negara-negara Eropa diperlihatkan dengan melarang produk CPO masuk, seperti yang dilakukan Parlemen Uni Eropa tahun 2005.
"Kalau kita perhatikan kampanye lingkungan, pemanasan global dan perubahan cuacara berujung pada kampanye anti-sawit. Padahal penyebab itu semua adalah efek gas rumah kaca, bukan alih fungsi hutan," ujar Maruli Gultom lebih lanjut.
"Produksi CO2 mereka berlipat-lipat. Tetapi dibelokkan seolah-olah pemanasan global akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan, seperti perkebunan sawit. Ketahuan belangnya, mereka mau menyudutkan kita," kata Maruli lagi.
Koalisi industri sawit Indonesia dan Malaysia, masih menurut Maruli Gultom, akan bisa mengalahkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang didirikan pada 2004. Organisasi di bawah sistem hukum Swiss dan beranggotakan berbagai pihak termasuk produsen dan NGO ini lebih sering digunakan pihak Barat untuk mendikte Indonesia dan Malaysia dalam hal pengembangan industri sawit.
"Kalau disipilin, Indonesia dan Malaysia bisa menggantikan peranan RSPO," demikian Maruli Gultom. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA