Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono menegaskan kepengurusan transisi adalah jalan menuju Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.Menurutnya, Munas merupakan cara yang tepat untuk melahirkan kepengurusan Partai Golkar yang baru dan jauh dari kepentingan kedua kubu. Sementara, rekomendasi kepengurusan transisi partai yang berujung pada kepengurusan permanen bisa menimbulkan konflik baru di tubuh partai.
"Kepengurusan transisi ini nanti yang buat hanya saya sama pak Ical. Ini nggak sempurna, rawan gugatan. Karena sebuah DPP wajib melalui munas, bukan dibikin-bikin. Okelah ini (kepengurusan transisi) memang extraordinary occasion, tapi ya sifatnya temporary," ungkap Agung saat ditemui di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (11/11).
Dia menambahkan, telah melakukan komunikasi dengan Aburizal Bakrie (Ical) untuk penyelenggaraan Munas. Namun pembicaraan tersebut masih terbentur dengan penyesuaian waktu.
"Saya mendengar juga pak Ical udah setuju munas, tapi waktunya. Kalo kami munas, paling lambat 2016," tegas Agung.
Di kesempatan yang berbeda, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie menyerahkan penyelenggaraan Munas partai beringin kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat I.
Meski begitu, dirinya belum bisa memastikan kapan Munas Partai Golkar dilaksanakan. Sebab, jika merujuk pada putusan Mahkamah Agung, Partai Golkar tidak memiliki kepengurusan yang sah. Padahal lanjut Ical Partai Golkar harus memiliki kepengurusan yang sah untuk menyelenggarakan Munas partai.
"Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, munas pasti ada dan bisa 2016, 2017, 2018 atau 2019," tutup Ical.[rgu/rmol]
.jpg)
KOMENTAR ANDA