Sebelum lokalisasi ditutup, pemerintah bisa mengontrol kesehatan para pekerja seks komersial (PSK), serta meminimalisasi angka penderita HIV dan AIDS.
Dan ternyata, setelah lokalisasi ditutup, sebagaimana dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, banyak PSK ramai-ramai berhijrah ke daerah perkebunan kelapa sawit di pedalaman.
"Memang pemerintah bilangnya lokalisasi sudah ditutup, terus PSK sudah dipulangkan. Tapi faktanya, si mbak-mbaknya itu kan masih ada di daerah perkebunan, tidak pulang juga,” kata Sekretaris Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) Kutim, Harmadji Partodarsono.
"Tapi kalau sekarang ini kan, susah sudah kami lakukan. Memang pemerintah bilangnya lokalisasi sudah ditutup, terus PSK sudah dipulangkan. Tapi faktanya, si mbak-mbaknya itu kan masih ada di daerah perkebunan, tidak pulang juga,” ujarnya, sebagaimana dilansir JPNN.
Akibat PSK yang tak termonitor, lanjutnya, jumlah penderita HIV-AIDS di daerah pedalaman meningkat.
Dia menjelaskan, penutupan rumah prostitusi oleh Pemerintah Kutim baru dilakukan di daerah perkotaan. Sementara di Wahau dan Kongbeng, serta daerah lainnya belum sama sekali disetentuh. [hta]
KOMENTAR ANDA