Komisi II: MK Kembali Lakukan Akrobat Hukum dan Politik
MBC. Mahkamah Konstitusi dinilai kembali menghadirkan akrobat hukum dan politik dengan penerbitan Peraturan MK (PMK) Nomor 4/2015, regulasi yang mengatur apabila pasangan tunggal kepala daerah meraih ...