RMOL. Demokratisasi yang berjalan di Indonesia bertentangan dengan Pancasila, terutama sila keempat. Dalam sila ini, dikedepankan musyawarah untuk mufakat, tapi dalam Pilpres dan Pilkada mengedepankan persaingan dan kemenangan salah satu kontestan.
"Pilpres, Pilkada, keputusan yang diambil DPR, MPR diambil dengan cara voting, dan itu bukan ciri khas Pancasila. Dapat kami sampaikan, sila keempat sudah tidak dijalankan. Jadi, mari kita hapus UU Pilpres, UU Parpol dan menyesuaikan dengan sila keempat," kata Ketua Dewan Pembina Pemuda Demokrat Indonesia 1947, Edwin Hernawan Soekawati dalam keterangannya kepada wartawan, hari ini.
Selain itu, Edwin menyoroti merosotnya rasa nasionalisme bangsa di era globalisasi. Keadaan ini semakin buruk karena sistem pemerintahan di Indonesia tak sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara.
"Peran Pemuda Demokrat Indonesia 1947 adalah menjaga kembali spirit nasionalisme. Ke depan, harus ada program pendidikan kader untuk memerkuat ideologi, meningkatkan semangat nasionalisme lagi. Kami pun tidak akan berhenti berteriak tentang kondisi bangsa kita. Kami akan mendorong, bersuara, meneriakan jangan sampai bangsa ini tenggelam dalam arus liberalisasi," sambung Edwin.
Edwin pun menegaskan, Pemuda Demokrat Indonesia 1947 adalah independen dan mempunyai ciri khas mengamankan pancasila, UUD 1945 dan NKRI, seperti yang diajarkan pendiri bangsa, Bung Karno.
"Semangat nasionalisme sudah jarang dikobarkan pemuda. Kita adalah anak kandung dari perjuangan Bung Karno. Saya ingatkan, kader-kader Pemuda Demokrat Indonesia 1947 untuk memerjuangankan paham-paham aliran nasionalisme," kata Edwin menutup.[arp]
KOMENTAR ANDA