Otonomi yang digembor-gemborkan pada masa reformasi sama saja hasilnya seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Yang berubah hanya pada sistem pemilu saja. Sementara sistem perekonomian masih tersentralisasi.Hal itu diungkapkan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, dalam membuka acara seminar Nasional DPR RI "Dana Bagi Hasil yang Adil Bagi Daerah" di Gedung Nusantara V MPR/DPRGDPD Senayan, Jakarta, Kamis (11/10).
"Hampir 90 persen ekonomi masih berkutat di pulau Sumatra dan Jawa. Sedangkan wilayah timur, hanya mendapatkan 10 persen saja," ungkap Senator asal Sumbar ini.
Untuk itu kata dia, DPD terus mendorong dan memperjuangkan revisi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
"Daerah hanya mendapatkan sekian persen walaupun merupakan daerah penghasilnya," ujarnya.
Dia menyayangkan masih berlangsungnya, pemerintah pusat mengambil keuntungan dari pengerukan sumber daya alam, sektor minyak dan gas, kehutanan, pertambangan umum, pertambangan panas bumi, perikanan dan perkebunan tapi daerah bertanggung jawab dari kerusakan alamnya.[rmol/hta]
KOMENTAR ANDA