Rancangan Peraturan Daerah tentang Konversi Lahan di Sumatera Utara sangat mendesak sehingga pemerintah provinsi diminta untuk segera menyelesaikan drafnya untuk dibahas dan disahkan, kata anggota Komisi B DPRD Sumut Sudirman Halawa“Dilihat dari perkembangan situasi, Ranperda itu sudah sangat mendesak,” kata Sudirman Halawa kepada Antara di Medan, Rabu.
Menurut dia pihaknya sangat mendukung upaya upaya Pemprov Sumut untuk meningkatkan produktivitas pertanian guna memperkuat ketahanan pangan dan merealisasikan swasembada beras.
Namun jika dilihat dari kondisi yang ada, pihaknya merasa ragu jika ketahanan pangan dan swasembada beras tersebut dapat direalisasikan.
Hal itu disebabkan banyak konversi atau alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan lain seperti perkebunan sawit, perumahan, atau menjadi lokasi kegiatan industri.
Banyaknya konversi lahan pertanian tersebut menyebabkan sejumlah daerah yang menjadi “lumbung beras” mengalami penurunan produksi.
Ia mencontohkan Kabupaten Asahan yang menjadi lumbung beras karena banyaknya lahan pertanian. “Sekarang berkurang karena beralih menjadi sawit,” kata politisi Partai Golkar.
Kondisi itu semakin mengkhawatirkan jika dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin tidak terkendali sehingga kebutuhan terhadap beras juga semakin banyak.
“Kalau beras sedikit tetapi yang membutuhkannya lebih banyak, bagaimana mau swasembada,” kata anggota DPRD Sumut dari Kepulauan Nias itu.
Karena itu, kata Sudirman, Perda Konversi Lahan tersebut sangat dibutuhkan untuk menjamin kelestarian lahan pertanian dan menjamin ketahanan pangan di Sumut.
Anggota Komisi B DPRD Sumut Bidang Perekonomian ini mengaku, dia selalu mendesak Dinas Pertanian selaku pemangku kepentingan untuk menyiapkan Ranperda Konversi Lahan tersebut.
“Dalam dua tahun ini, saya terus dorong agar Perda Konversi Lahan disiapkan,” katanya. [ant/hta]
KOMENTAR ANDA