MBC. Akhir tahun ini pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan mengimpor 100.000 ton beras dari Kamboja. Impor ini merupakan bagian dari kontrak pembelian beras sebesar 1 juta ton oleh pemerintah.
"Pemerintah melakukan impor dengan argumentasi bahwa cadangan beras nasional masih kurang sekitar 1 juta ton dari cadangan ideal 3,3 juta ton," tegas koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah dalam keterangan persnya kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu.
Pemerintah menargetkan memiliki cadangan beras nasional 10 juta ton pada tahun 2014 yang bersumber dari produksi dalam negeri. Namun terget ini, lanjut Said tidak akan tercapai jika pemerintah tidak mengimpor.
Pasalnya, saat ini cadangan beras nasional hanya ada 2,2 juta ton dari total 3,4 juta ton beras yang dimiliki Bulog setelah dikurangi keperluan PSO (Public Service Obligation), beras raskin 1,2 juta ton.
Artinya masih ada sekitar 8 juta ton lagi yang harus dipenuhi pemerintah dalam hingga akhir 2014 nanti. Jumlah sebesar itu, tegas Said, sangatlah mustahil dipenuhi oleh pemerintah tanpa melakukan impor.
Lebih lanjut, Said menilai minimnya cadangan beras nasional ini dikarenakan penyerapan Bulog atas hasil produksi nasional yang sangat rendah dan bahkan tak lebih dari 10 persen.
Keputusan kembali impor beras, menurut Said, tentu bertolak belakang dengan pernyataan Bulog maupun Menteri Pertanian pada awal tahun ini yang menyatakan tidak akan melakukan impor beras tahun.
"Dengan melakukan impor sesungguhnya pemerintah menunjukkan ketidaksungguhan dan inkonsistensi atas cita-cita kedaulatan pangan. Padahal melalui UU Pangan yang baru, pemerintah dimandatkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan," tegas Said.[rmol/hta]
KOMENTAR ANDA