Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Palsu dan Mirip Zaman Kolonial!

  Klaim pemerintah SBY bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,7 persen sebagai capaian yang tinggi dan setara dengan China, India dan Korea, adalah klaim yang sungguh sangat memalukan. Sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia sama sekali berbeda dengan Korea, India dan China yang memang ditopang oleh produktifitas industri yang dikerjakan oleh bangsanya sendiri.

"Ekonomi yang tumbuh di Indonesia adalah milik asing, perusahaan raksasa asing yang mengeruk kekayaan bangsa ini," kata pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Deng, beberapa saat lalu (Sekasa, 6/11).

Di Indonesia, ungkap Salamuddin, yang meningkat adalah keuntungan perusahaan Migas miliki asing sebesar 85 persen; keuntungan perusahaan batubara asing sebesar 75 persen; keuntungan perusahaan tambang mineral milik Freeport dan Newmont sebesar 95 persen; perbankkan asing sebesar 65 persen, dan perkebunan asing sebesar 65-70 persen.

"Semua yang tumbuh di negeri ini milik bangsa lain," tegas Salamuddin.

Salamuddin juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh utang luar negeri, surat utang dan obligasi negara. Saat ini saja, utang pemerintah mencapai Rp 2.000 triliun, dan utang swasta mencapai Rp 1.000 triliun, yang sebagian besarnya bersumber dari luar negeri.

Setiap tahun, lanjut Salamuddin, pemerintah dan swasta membayar bunga dan cicilan utang pokok lebih dari Rp 350 triliun. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang dari Rp 100 triliun. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Indonesia sama sekali tidak cukup untuk membayar bunga utang dan cicilan utang pokok pemerintah dan swasta.

Sementara itu, masih kata Salamuddin, masyarakat Indonesia dipaksa hidup dengan kredit konsumsi. Pada tahun 2012, total kredit konsumsi mendekati  Rp 700 triliun dengan bunga yang sangat tinggi, dan mencapai 32 persen.

"Pemerintahan SBY membangun ekonomi dengan mencekik rakyatnya sendiri demi mengabdi pada asing. Sementara lapangan kerja langka, pengangguran meluas, upah rendah, lebih dari 75 persen bekerja di sektor informal, tanpa jaminan," tegas Salamuddin.

"Pertumbuhan ekonomi Pemerintahan SBY adalah pertumbuhan palsu, sama dengan pertumbuhan ekonomi pada era kolonial, yakni pertumbuhan ekonomi bagi orang asing, bangsa lain, namun menistakan bangsa sendiri," demikian Salamuddin. [rmol/hta]