Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia telah mengagendakan untuk meningkatkan sosialisasi program reformasi, depolitisasi dan profesionalisme secara lebih optimal kepada seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi adanya upaya-upaya yang dinilai oleh Dewan Pengurus KADIN Indonesia tidak sesuai dengan visi dan misi KADIN Indonesia.
"Kami sangat memahami adanya gejolak yang muncul belakangan ini," Ketua Umum KADIN Indonesia, Suryo Bambang Sulisto sesaat lalu (Senin, 29/1/2013).
Dia menilai riak-riak kecil tersebut tidak lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang menyeluruh terhadap upaya lembaga itu dalam melakukan reformasi melalui jalan depolitisasi agar tercipta iklim organisasi yang profesional.
Suryo mengatakan reformasi, depolitisasi dan profesionalisasi sangat penting, karena sebagai mitra pemerintah, KADIN Indonesia juga menghadapi tantangan dunia usaha yang sangat besar saat ini yaitu mendorong perekonomian daerah secara optimal dan itu tidak dapat dilakukan tanpa melaksanakan ketiga langkah tersebut.
Dia menegaskan kalau organisasi yang dipimpinnya itu telah melakukan perubahan struktur kepengurusan dari semula berjumlah 21 jabatan menjadi 36 jabatan. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan kinerja organisasi. Dengan merangkul lebih banyak lagi pengusaha nasional serta penyeimbangan beban kerja organisasi, KADIN Indonesia meyakini perubahan struktur tersebut dapat mendorong aktivasi program-program yang belum berjalan optimal sebelumnya. [dem/rob]
KOMENTAR ANDA