Kasi Penkum Kejatisu Marcos Simaremare, menerangkan dari lima kandidat cagubsu, yang paling banyak didemo adalah Gus Irawan, disusul Gatot dan Amri Tambunan. Meski begitu Marcos menuturkan isu yang disuarakan lazimnya sama. "Paling banyak Gus Irawan, kedua Gatot dan ketiga Amri Tambunan. Effendi dan Chairuman tidak pernah ada didemo," ujar Marcos, Kamis (14/2) lalu.
Disebutkan Marcos ketika itu, massa yang datang melakukan demontrasi khusus Gus Irawan, lazimnya menyuarakan agar mengusut masalah kredit macet. "Kami selalu sampaikan unsur pidana dalam hal ini bukan macetnya tetapi proses pemberian kredit apakah menyimpang dari aturan atau tidak. Jadi bukan kredit macetnya," ujarnya.
Sementara Gatot, massa katanya lebih sering menyuarakan bahwa Plt Gubsu ini diisukan diktator dalam mutasi pejabat-pejabat di SKPD. Massa katanya pula kerap menyuarakan isu-isu adanya dugaan bayar membayar jabatan. Sementara untuk Amri Tambunan, biasanya massa mengarah ke dugaaan korupsi Dinas PU Deliserdang. Pasalnya diketahui, Kadis dan Bendahara Pengeluaran Dinas PU Deliserdang sudah menjadi terdakwa dugaan korupsi. Selain itu, Agus Sumantri, eks Bendahara Umum Daerah Pemkab Deliserdang pun telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Apa pun kepentingan dia (pendemo) itu urusan mereka. Tetapi yang penting informasi yang disampaikan ke kami itu berharga menjadi hal utama. Memang kita memahami beberapa demontrasi ada kepentingan tetapi banyak juga yang murni," bebernya.
Dari informasi-informasi yang diberikan massa, disebutkannya pasti ada yang diselidiki. "Kita tidak mau terjebak. Kalau memang pegaduannya jelas dan selama data jelas tetap akan kita proses. Kalau tidak jelas kita tidak mau proses dan kita tidak mau terjebak dalam proses politik," ujarnya.
Sementara itu Ketua LIPPI (Lembaga Independen Pemantau Pemilu Indonesia) Korwil Sumut Binsar Hutagalung SH mengatakan, sudah saatnya Sumut dipimpin seorang yang sudah teruji ketegasan, terutama sikap anti korupsinya.
“Dengan segala keberadaan Sumut sekarang ini, mulai dari pembangunan ‘jalan di tempat’, korupsi merajalela sehingga mendapat predikat provinsi terkorup nomor tiga di Indonesia dan lainnya, maka satu-satunya pilihan kita sekarang adalah sosok yang teruji ketegasannya di pusat dan terbukti pula dia tidak pernah korupsi,” kata Binsar Hutagalung saat berdialog dengan beberapa wartawan, akhir pekan kemarin.
Dikatakannya, bukti Effendi Simbolon bisa diandalkan bersikap tegas ke pusat soal pemerataan dana pembangunan sesuai kontribusi Sumut selama ini ke pusat, bisa tampak dari kinerjanya selama menjadi anggota DPR RI.
“Siapa pun tahu, bahwa salah satu andalan DPR RI untuk melawan ketidakadilan adalah Effendi Simbolon. Bahkan dia sampai pakai pengawal pribadi karena terancam demi membela kepentingan rakyat. Itu membuktikan bahwa Effendi Simbolon memang tegas dan berani menghadapi pemeintah pusat dan itu yang dibutuhkan Sumatera Utara saat ini,” papar Binsar.
Kemudian, lanjut dia, berdasarkan data-data yang mereka kumpulkan, dari semua laporan korupsi yang masuk, maupun aksi-aksi unjuk rasa ke Kejati Sumut, tidak ada satu pun yang menyebutkan nama Effendi Simbolon. “Artinya bahwa Effendi Simbolon, sekadar dituduh korupsi pun tidak pernah. Jadi dengan prestasi Sumut yang saat ini menduduki peringkat tiga terkorup di Indonesia, warga mudah-mudahan sudah tahu ke mana menjatuhkan pilihan," katanya.
Untuk itu ditegaskannya, tidak ada gunanya segala macam visi dan misi, kalau masih belum bisa membuktikan dirinya berani dan bersih. “Jangan berharap lantai bisa bersih dengan menggunakan sapu yang kotor. Kita tidak mengatakan, kalau didemo soal korupsi sudah otomatis memang terlibat. Tapi kita ambil saja pepatah kita yang menyebut, 'tidak ada asap kalau tidak ada api'," sambung Binsar.[ans]
KOMENTAR ANDA