Komisi I DPR RI mencium ada praktik korupsi di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Aroma korupsi itu terdapat pada Panitia Kerja (Panja) Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)."Ini bukan tak memakai uang negara, tapi ini dari PNBP. Ini termasuk hibah dan tetap APBN. Sangat mungkin kami meminta BPK untuk mengauditnya," ujar anggota Panja PLIK dan MPLIK Komisi I DPR, Tantowi Yahya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/3).
Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dibiayai dengan dana dana CSR 10 operator telekomunikasi atau yang dikenal Universal Service Obligation (USO). Sesuai Permen Kominfo, setiap operator wajib menyetorkan 1,25 persen dari pendapatan kotor mereka untuk disetor sebagai USO.
Pendapatan kotor operator mencapai Rp150 triliun per tahun, dimana sebesar Rp2,4 triliun didedikasikan untuk PLIK dan MPLIK.
Sementara, kata Tantowi, sejak 2010 baru sekitar Rp800 miliar saja yang digelontorkan untuk membiayai program itu.
"Menurut laporan BP3TI di Kemenkominfo, sejak 2010, program yang dilaksanakan dengan pendanaan multiyears itu baru mengeluarkan dana sekitar Rp800 miliar. Ini artinya ada dana sisa Rp1,6 triliun yang mengendap di rekening BP3TI," beber politisi Partai Golkar itu.
Dia menambahkan, berdasarkan simulasi deposito berjangka di website Bank Mandiri dengan suku bunga 5,55 persen setahun, maka nilai bunga yang didapat kementerian yang dipimpin Tifatul Sembiring dari dana Rp1,6 triliun itu adalah sebesar Rp88,8 miliar.
"Ini bagaimana pertanggungjawabannya? Kemana bunga uangnya?" selidik Tantowi seperti dilansir Rakyat Merdeka Online.[ans]
KOMENTAR ANDA