Koordinator Lapangan, Martin dalam orasinya mengatakan kebijakan dan produk perundang-undangan tidak berpihak kepada rakyat.
Kebijakan itu mulai dari Master Plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional (MP3EI) pada Mei 2011 yang di perkirakan menghabiskan dana Rp4.000 triliun hanya untuk memfasilitasi berdirinya kekuasaan modal (investasi) di Indonesia dengan membangun infrastruktur di 6 koridor ekonomi seluruh Indonesia.
"Ini sungguh ironis jika dibandingkan minimnya anggaran pemerintah untuk sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan," katanya lagi.
Setelah setengah jam aksi, pendemo diterima Staf Humas DPRD Sumut, Asrul Sani yang langsung memboyong perwakilan mahasiswa untuk mem-faximili tuntutan massa ke DPR-RI dan Mendiknas. [ans]
KOMENTAR ANDA