Kunjungan Badan Anggaran DPR RI ke Sumut menjadi tumpuan keluh kesah pemerintah provinsi dan pemkab/pemko se Sumatera Utara terhadap kebijakan anggaran pemerintah pusat yang terkesan tidak adil. Keluhan utama yang diungkapkan adalah Dana Bagi Hasil Perkebunan dan minimnya alokasi dana pembangunan infrastruktur di Sumut.
Keluhan tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI di Kantor Gubsu, Kamis (4/4/2013). Pertemuan yang berlangsung selama hampir tiga jam tersebut dihadiri Wakil Ketua Banggar DPR RI Ir Djoko Udjianto, Dr Capt. Anthon Sihombing, Drs Marzuki Daud, Dolfie OFP.
Juga ada Sayed Muhammad Muliady, Ir Sunartoyo, Drs H Hasrul Azwar MM, Rindoko Dahono Winggit SH MHum, dan H Heriyanto SE MM didampingi sekretaris badan anggaran DPR RI siti atika dan beny serta staff ahli badan anggaran DPR RI Dr Handi Risza.
Sementara dari Sumut hadir bupati/walikota se Sumut dan kepala SKPD Provsu.
Gubernur Sumatera UtaraGatot Pujo Nugroho dalam sambutan yang dibacakan Assisten Ekbang, DR Sabrina, menyinggung dana bagi hasil perkebunan yang hingga kini masih menjadi perjuangan beberapa provinsi penghasil perkebunan termasuk Sumut.
Gubsu kembali meminta dukungan anggota Banggar untuk ikut meperjuangkan daerah memperoleh DBH perkebunan untuk kemajuan daerah.
Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang bahkan mengungkapkan rasa kecewanya karena tuntutan Dana Bagi Hasil dari sektor perkebunan yang sudah mulai diwacanakan sejak tahun 2000, namun hingga kini tidak juga mendapatkan tanggapan.
"Jalan kabupaten di Asahan sepanjang 1.654 km hancur semua gara-gara perkebunan, sementara daerah tidak memperoleh pendapatan dari hasil perkebunan," ujar Taufan.
Menurutnya, apabila Kabupaten Asahan sebagai daerah perkebunan mendapatkan dana bagi hasil perkebunan, maka dana tersebut dapat digunakan membangun infrastruktur yang rusak karena kerap dilalui truk pengangkut hasil kebun.
"Kalau kami dapat dana DBH perkebunan, tambahan pemasukan bisa mencapai Rp 2 Triliun. Sehingga bila kami tak mendapat DAU atau DAK tidak masalah. Saat ini Asahan mendapatkan DAU hanya Rp 660 milyar yang diantaranya termasuk gaji pegawai, tapi jalan hancur semua," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang pejabat Pemkab Labuhan Batu Selatan yang menyebutkan bahwa sektor utama Perkebunan di sana ternyata belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
"PDRB Labuhan Batu Selatan Nomor tiga tertinggi dari 33 kabupaten/kota yang ada, namun kabupaten ini juga termasuk 8 besar termiskin di Sumut dengan angka kemiskinan di atas rata-rata nasional sebesar 14,5%," ujarnya.
Ironisnya, lanjut dia, 5 kecamatan termiskin berada di kawasan perkebunan. Untuk itu, dia juga meminta keseriusan banggar DPR RI untuk dapat membantu Sumut dan provinsi lainnya memperoleh dana bagi hasil perkebunan tersebut.
Turut mendukung pernyataan tersebut, Assisten Ekbang yang juga meminta dukungan Banggar DPR RI untuk mempertimbangkan perolehan DBH cukai tembakau yang diusulkan Jatim sekarang sudah terealisasi.
"Kalau Tembakau saja boleh, kenapa tidak dengan sawit dan hasil kebun lainnya? Kita sudah lama usulkan ini, bahkan Provsu bersama 18 provinsi lainnya sudah tandatangani kesepakatan pengusulan DBH perkebunan," ujar Sabrina.
Sabrina juga mengungkapkan bagaimana PD Perkebunan sebagai salah satu BUMD milik Provsu membayar pajak ke pusat mencapai Rp 96 miliar per tahun, sementara setoran untuk PAD hanya 26 miliar per tahun saja.
Selain DBH perkebunan, alokasi dana pembangunan infrastruktur mendapat perhatian juga dari para kepala daerah.
Wakil Walikota Tebing Tinggi Irham Taufik yang menyinggung belum jelasnya pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi sementara tingkat kemacetan sudah sangat parah.
"Jalan Medan-Tebing Tinggi adalah bagian lintas Sumatera yang saat ini sudah padat sekali, termasuk ke dua terpadat setelah lintas Pantura. Akibatnya perjalanan Medan-Tebing Tinggi sepanjang 80 km tidak bisa lagi diprediksi dari yang hanya berjarak tempuh 1,5 jam perjalanan, sekarang bisa mencapai 3-4 jam. Belum lagi tingkat kecelakaan lalulintas yang sangat tinggi," ujar Irham.
Untuk itu dia mengusulkan adanya crash program pelebaran jalan sambil menunggu pembangunan jalan tol selesai.
Menanggapi para kepala daerah, Wakil Ketua Badan Angaran Dpr RI Ir Djoko Udjianto menyampaikan pihaknya akan mengiventarisir berbagai usulan dan harapan daerah untuk kemudian kembali dibahas di Tim Badan Anggran.
Sementara itu Anggota Banggar DPR RI Anthon Sihombing yang berasal dari daerah pemilihan Sumut berjanji akan ikut meperjuangkan tuntutan DBH perkebunan.
"Saat ini kami di Komisi IV juga sedang membahas RUU Perkebunan, sehingga usulan saudara akan menjadi catatan tersendiri bagi kami," katanya. Anton juga mengakui bahwa Sumut relatif tertinggal pembangunannya di banding provinsi lain di luar Jawa yang sangat pesat. [ded]
KOMENTAR ANDA