Hatta: Tak Benar Drajat Wibowo Jadi Menkeu

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, membantah rumor yang beredar bahwa Wakil Ketua Umum DPP PAN, Dradjad Wibowo, akan ditunjuk Presiden SBY untuk menduduki posisi Menteri Keuangan.

Menteri Hatta Rajasa adalah ketua umum DPP PAN, salah satu partai politik penyusun kabinet pemerintahan Yudhoyono.

"Mas Dradjad Wibowo mau jadi menteri keuangan itu tidak betul, Mas Dradjad sekarang sedang tugas di Eropa," kata Hatta di Jakarta, Senin (13/5/2013).

Akan tetapi, Rajasa menolak menyebutkan nama sang calon anggota Kabinet Indonesia Bersatu II itu. "Tunggu saja besok atau lusa, dalam waktu dekat ini," jawabnya.

Ia memberikan sedikit petunjuk, "Calon menteri keuangan yang baru seorang profesional, bukan dari partai politik dan laki-laki."

Kapan akan dilantik. "Presiden sudah menetapkan dalam minggu ini dan akan segera melantik menteri keuangan baru," kata Hatta.

Sementara itu, beberapa nama sebelumnya telah disebut-sebut media pantas untuk menduduki jabatan menteri keuangan. Di antaranya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Chatib Basri, Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution dan Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati.

Jika hingga saat terakhir "kriteria" yang disebut Rajasa itu berlaku, maka Ratnawati menjadi gugur; karena dia perempuan.

Sementara, Juru Bicara Kepresidenan Julian Pasha menyampaikan klarifikasi  berkenaan informasi yang berkembang mengenai rencana pelantikan Menteri Keuangan yang baru sebagai pengganti Agus Martowardojo yang akan segera dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menurut Julian, hingga saat ini ia belum bisa memberikan informasi maupun konfirmasi mengenai nama dan jadwal pelantikan Menteri Keuangan baru pengganti Agus Martowardojo.

"Saya belum bisa memberikan informasi  atau konfirmasi mengenai nama Menteri Keuangan yang baru. Karena itu belum  ditetapkan," tegas Julian kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2013) pagi.

Diakui Julian, pelantikan Menteri Keuangan baru akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Namun mengenai soal nama dan kapan waktu yang tepat, menurut Julian, itu merupakan wewenang Presiden. "Kita tunggu saja," katanya. [rob]