Djoko Santoso: Wajib Militer Bukan Militeristik!

Mantan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso merespons adanya usulan agar warga negara Indonesia seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), buruh, dan pekerja diwajibkan militer (Wamil) seperti tercantum dalam RUU Komponen Cadangan, yang sedang dibahas oleh DPR RI.

Menurut dia, Wamil atau komponen cadangan (komcad) bukan militeristik, tapi sebagai langkah antisipasi negara untuk mempersiapkan perjuangan bagi rakyat dalam kondisi damai.

"Di mana-mana di negara di dunia ini ada persiapan negara untuk membuat tentara cadangan dari rakyat. Itu hanya persiapan negara dalam menyiapkan kapal perang guna memperkuat negara. Itu bukan militeristik," kata Djoko Santoso dalam dialog negara tentang tantangan aktualisasi Pancasila bersama Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid, dan Ketua Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan MPR RI di Jakarta, Senin (3/6/2013).

Menurut dia, sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online, wamil  tak jadi masalah dan tak perlu diributkan. Cuma saja harus dipertimbanghkan secara lebih matang lagi.

Usulan wajib militer bagi PNS, buruh, dan pekerja dalam RUU Komponen Cadangan dinilai kalangan masyarakat termasuk DPR RI sendiri sebagai langkah diskrimintaif. Seperti yang dikatakan anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo.

"Banyak pendapat di Komisi I mengenai pasal-pasal yang dinilai diskriminatif. Tapi, jika mendesak, Wamil, dan bela negara seharusnya bukan hanya bagi PNS dan pekerja, melainkan untuk semua warga negara," kata anggota Komisi I DPR RI FPDIP Tjahjo Kumolo.

Aturan yang dituangkan dalam Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 itu dinilai Tjahjo sangat sensitif. Sehingga perlu ditinjau ulang kembali. RUU yang diusulkan pemerintah itu menurutnya terlalu tergesa-gesa. Mengingat grand strategi dan rencana strategi pembangunan TNI ke depan, setidaknya sampai tahun 2024 telah diwujudkan dalam Minimum Essensial Forces (MEF).

Dengan mencermati gelagat dinamika regional dan internasional, serta kemungkinan tidak adanya ancaman agresi militer hingga 10-15 tahun ke depan. Ditambah dengan kekuatan 420 ribu prajurit TNI dan peremajaan alutsista.[ans]