Komitmen kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur di Sumatra Utara (Sumut) terhadap perbaikan pelayanan publik dan ekonomi sangat lemah.Publik nyaris tidak pernah mendengarkan nama kepala daerah yang menonjol dalam mempercepat pembangunan ekonomi khususnya infrastruktur jalan dan membangun konektivitas antardaerah di Sumut. Hal itu disampaikan ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak, Sabtu (7/9/2013).
Padahal, ungkap Dahnil, Sumut merupakan daerah potensial secara ekonomi bagi Indonesia, khususnya di Pulau Sumatra.
Tak hanya itu, sambung Dahnil, tingginya praktik korupsi, baik yang terungkap maupun belum terungkap menjadi salah satu indikator lambatnya perubahan di provinsi tersebut.
"Potensi perlambatan pembangunan di kabupaten dan kota di Sumut terjadi akibat disandera oleh korupsi dan terbatasnya jangkauan aparatur hukum, khususnya KPK," ungkapnya.
Demikian pula dengan lemahnya kekuatan masyarakat sipil yang mengawasi, menjadikan banyak kepala daerah yang leluasa mengeksploitasi sumber daya keuangan yang dimiliki dan abai kepentingan masyarakat. "Sayangnya, miskinnya komitmen para kepala daerah di Sumut menjadi determinan utama perlambatan pembangunan," demikian pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten ini. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA