Kasus Pemblokiran Bandara oleh Bupati Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Kasus pemblokiran bandara yang dilakukan Bupati Ngada, Marianus Sae berakhir antiklimaks. Pihak Merpati Nusantara memilih berdamai dengan jalur kekeluargaan dengan sang bupati. Kasus ini tidak akan dibawa ke ranah hukum.

Merpati Nusantara sebenarnya mengalami rugi besar akibat pemblokiran yang dilakukan Marianus. Namun, tanpa jelas alasannya, Merpati malah memilih damai. “Untuk saat ini, kami masih mengedepankan jalur kekeluargaan,” ujar Humas Merpati, Fikri (Senin, 23/12).

Pihak Merpati justru akan menjatuhkan sanksi untuk karyawan yang dinilai lalai menyediakan tiket untuk Marianus.

“Kalau hasil investigasi internal ditemukan ada karyawan yang lalai terkait penyediaan tiket untuk Bupati Ngada, saya akan memberikan skorsing. Kita juga mencari tahu karyawan siapa yang kemarin mengurus ini, karena Bupati sendiri tidak pernah menyampaikan hal itu ke saya atau siapa pun,” ucap Kepala Merpati cabang Kupang, Djibrael de Hock.

Djibrael mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Marianus, yang diketahui kader PAN.  “Kita sudah selesaikan masalah itu,”  ucapnya.

Sementara itu, Wasekjen PAN Teguh Juwarno malah membela ulah kadernya yang sewenang-wenang tersebut. Alih-alih akan dijatuhi sanksi atau dipecat, Marianus malah dipuji. Menurut Teguh, Marianus yang dilakukan Marianus memiliki alasan dan hanya luapan emosi sesaat.

“Tindakan dia bukan tanpa alasan. Berulang kali maskapai di daerah itu semena-mena. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang perlu dikhawatirkan kalau gubernur korupsi,” ucap anggota Komisi V DPR ini.

Menurut Teguh, saat ini Marianus sudah meminta maaf. Dia juga memastikan Marianus akan belajar banyak atas sikap emosionalnya. “Kalau korupsi kita pecat, tapi tindakan Marianus bukan tindakan yang tak bisa dimaafkan. Pasti ada pemicu kenapa dia berbuat begitu,” ucapnya.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan ikut membela aksi Marianus. Djohermansyah menolai, kesalahan terletak dalam pelayanan maskapai terhadap kepala daerah.

“Seharusnya, disediakan seat untuk kepala daerah, apalagi Bupati Ngada itu sedang menerima DIPA dan harus menyerahkan ke daerahnya. Sediakan satu seat saja, jangan dijual kepada siapa pun. Kalau ada keperluan mendadak kepala daerah maka bisa langsung berangkat,” ujar Djohermansyah. [rmol/hta]