Jajaran KPU dan Bawaslu serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai penanganan pelanggaran kampanye pada media elektronik seperti televisi dan radio. Penandatanganan Mou tersebut menjadi bagian dari upaya mereka untuk menekan pelanggaran kampanye baik berupa iklan maupun tayangan acara pada media elektronik yang berkaitan dengan kampanye peserta pemilu."Kita berharap di lembaga penyiaran ada regulasi dan kesepakatan tentang tindak lanjut pelanggaran peserta pemilu. Regulasi itu kan perlu ada kesepakatan antara KPI dan Bawaslu. Kita membuat Undang-undang, kemudian di eksekusi oleh Bawaslu," kata Komisioner KPU Sumut, Yulhasni, Rabu (12/3/2014).
Ketua KPI Sumut, Abdul Haris Nasution menyebutkan, kesepahaman ini sendiri merakan tindak lanjut mereka terhadap berbagai acara yang berbau politis pada media elektronik. KPI Sumut dalam hal ini akan merujuk pada aturan penyiaran dimana porsi acara harus tetap proporsional meskipun memasuki tahun politik.
"Kemarin juga kami sudah mengingatkan kepada lembaga penyiaran untuk mengurangi porsi iklan (kampanye) politik," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumut Sayfrida Rahmawati Rasahan menegaskan, dengan kerjasama ini, lembaganya akan menindak lanjuti pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu. Pembuktian pelanggaran pidana pemilu, akan diteruskan ke sentra Gakumdu. Sedangkan untuk pelanggaran administrasi akan dikembalikan ke KPU, agar mengacu kepada ketetapan jadwal kampanye.
"Yang jelas dengan MoU kita jadi lebih mudah. Jadi kalau ada masukan dari KPI tentang pelanggaran penyiaran media elektronik, kemudian dilimpahkan ke Bawaslu, maka kita akan menindak lanjuti sesuai peraturan perundangan yang ada. Kalau memang itu terbukti pelanggaran pidana, kita akan teruskan ke sentra Gakumdu. Tetapi pelanggaran administrasi, kita akan sampaikan ke KPU agar memperhatikan jadwal kampanye peserta pemilu," terangnya.[rgu]
.jpeg)
KOMENTAR ANDA