Oleh: Farid Wajdi*
Partai politik berlomba menggoreng isu krisis listrik yang tak kunjung tuntas di Sumatera Utara. Krisis listrik yang mendera warga Sumatera Utara sejak 2005 lalu, digoreng para elit politik dalam kampanye.
Menggoreng itu krisis parpol pada masa kampanye Pemilu 2014 seperti melecehkan logika publik. Elit parpol seolah mengolok-olok derita warga yang telah kehilangan kepercayaan (nir trust) kepada janji pejabat publik.
Betapa tidak, elit parpol yang menawarkan menyelesaikan memutus belitan krisis listrik terdiri atas partai yang berkuasa atau partai ikut berkuasa dalam pemerintahan.
Kekuasaan yang digenggam pada masa lalu mestinya dapat menggerakkan bandul krisis lebih ke pingir lagi, sehingga pemadaman listrik tidak perlu berlangganan.
Tak kurang dari petinggi parpol partai berkuasa menjanjikan krisis bakal berakhir jika partainya menang Pemilu 2014? Lalu, apa yang telah diperbuat partai itu selama kurun waktu 10 tahun belakangan?
Bukankah selama 10 tahun mereka memiliki kekuasaan besar untuk menyelesaikan kirisis listrik? Seberapa besar komitmen partai itu untuk membuat krisis sebagai prioritas masalah yang segera dituntaskan? Atau, apakah krisis listrik terjadi adalah disengaja (by design).
Dengan begitu dapat jadi komoditas politik pada masa kampanye pemilu? Ke mana saja para kader parpol baik dilembaga ekesekutif maupun legislatif selama 5 tahun lalu?
Alur berpikir elit parpol seperti menjungkirbalikkan akal sehat publik. Dus, terasa menyakitkan karena niatan menyelesaikan krisis listrik seperti drama amerika latin (telenovela). Menguras emosi penonton tetapi alur ceritanya tetaplah seputaran percekcokan cinta kasih para aktornya.
Tanpa Solusi
Menyambung cerita krisis listrik sebagai menu kampanye, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengundang secara khusus Gubernur untuk mengatasi krisis listrik yang melanda Sumatera Utara. Sebagai pintu masuk mengurai krisis listrik tentu mestilah diberi apresiasi.
Apalagi ada kaitannya dengan usaha memercepat segala perizinan terkait pembangkit dan jaringan listrik baru yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut PT PLN hanya memiliki pembangkit yang bisa menghasilkan listrik berkapasitas 1.400 megawatt (MW). Sementara kebutuhannya sudah mencapai 1.650 MW. Jadi ada defisit lebih kurang 250 MW.
Secara teknis seharusnya dengan kepasitas sebesar itu wilayah Sumbagut miliki cadangan 30% atau menjadi 1.900 MW.
Bagaimana memenuhi pertumbuhan listrik tersebut, jika tidak diimbangi dengan pasokan listrik yang cukup. Sumatera Utara tetap berpotensi mengalami krisis listrik.
Tetapi melihat niatan dan momentum penyelesaian isu krisis listrik adalah di masa kampanye Pemilu hampir dapat diyakini, begitu pesta demokrasi usai, isu krisis bakal dilupakan lagi.
Konon dalam banyak kasus pelayanan publik, pejabatnya lebih banyak melakukan rapat koordinasi dan kesepakatan, surat keputusan, serta taburan wacana tapi selalu lupa mengeksekusi.
Dengan kata lain, krisis listrik sebagai bagian isu kampanye bukanlah solusi, malah lebih terasa nuansa kolusinya. Mengunyah isu krisis listrik seperti memberi sejumput harapan, tapi dikhawatirkan itu cuma sekadar komiditas bukan komitmen.
*Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK)
KOMENTAR ANDA