Bawaslu Sumut mengaku sudah maksimal berupaya menemukan dan menangani kasus-kasus pelanggaran Pileg 2014 di Sumut."Soal masyarakat tidak puas itu adalah hal yang wajar. Walau kita sudah punya sumber daya memadai, tapi dengan kompleksitas dan kecanggihan kecurangan yang terjadi memaksa jajaran Panwas untuk bisa lebih kreatif dalam menanganinya," ujar Pimpinan Bawaslu Sumut Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Hardi Munte, Senin sore (21/4/2014).
Lebih lanjut Hardi mengakui, memang tidak semua kasus pelanggaran Pemilu bisa diawasi oleh jajarannya. Makanya Hardi berharap masyarakat mau pro aktif memberikan laporan terkait pelanggaran Pemilu.
"Kita tidak mungkin bisa secara maksimal mengawasi wilayah kerja seperti itu tanpa bantuan laporan dari masyarakat, sebab untuk 1 orang pengawas lapangan yang kita miliki harus mengawasi sebanyak 7 TPS," ungkapnya.
Terlebih lagi, kata Hardi, dalam proses penegakan hukum, status panwas itu bukan sebagai penegak hukum murni yang memiliki wewenang misalnya untuk menyita dan menangkap orang.
"Tugas dan wewenang panwas itu cuma sekedar sebatas memberkas temuan dan laporan pelanggaran Pemilu," pungkasnya. [ded]
KOMENTAR ANDA