Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa tak menampik kemungkinan diberhentikannya Suryadharma Ali dari jabatan ketua umum sebelum Muktamar PPP. Meskipun, hasil Musyawarah Kerja Nasional menyepakati Muktamar digelar sebulan usai Pilpres Juli mendatang."Bisa juga sebelum muktamar (sudah tak menjabat). Ya kita lihat," kata Suharso di Kantor KPK Jakarta, seperti dilansir rmol.co,Jumat, 20/6/2014).
Suharso bersama Lukman Hakim Syaifuddin, Emron Pangkapi, M Romahurmuziy dan Rachmat Yasin diketahui merupakan satu faksi di Partai Kabah. Dia pernah diberi sanksi sebelum PPP resmi mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres mendatang.
Kendati demikian sanksi kemudian dicabut dalam Mukernas PPP di Cisarua Bogor. Disana juga disepekatai, Suryadharma hanya memimpin sampai muktamar mendatang.
Walau begitu, Suharso menyatakan tidak dalam posisi ingin melengserkan Suryadharma dari jabatan ketua umum PPP pasca ditetapkannya menjadi tersangka korupsi penyelenggaraan ibadah haji oleh KPK.
"Kalau saya taat azas dan aturan partai saja. Kemarin keputusan mukernas di Cisarua, (Muktamar digelar) sebulan setelah pilpres," tandasnya.[rmol/rgu]
.jpg)
KOMENTAR ANDA