Kabupaten Nias Selatan menjadi topik pembicaraan utama saat reses Komisi II DPR RI di kantor KPU Sumatera Utara, Selasa (5/8/2014). Hampir seluruh pertanyaan yang diajukan oleh para anggota dewan mengarah pada berbagai permasalahan yang terjadi di kabupaten tersebut.
"Kami meminta jawaban yang jujur dari KPU Sumut mengenai proses penyelenggaraan pemilu disana, sehingga kami bisa menjadikan hal ini sebagai catatan khusus yang akan dibahas untuk dicari solusinya," kata Anggota Komisi II DPR RI, Gondo Radityo diawal pertemuan.
Selain meminta penjelasan kepada jajaran penyelenggara khususnya KPU Sumut, mereka juga mengkritik pembekalan penyelenggara pemilu khususnya ditingkat KPPS. Menurut mereka, akar masalah dari pelaksanaan pemilu yang terjadi di Sumatera Utara khususnya Nias Selatan dipicu oleh rendahnya pemahaman penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya.
"Bimbingan teknis belum optimal, malah kesannya KPU lebih mengoptimalkan sosialiasi dibanding pembekalan internal penyelenggara sendiri. Ini yang banyak merugikan apalagi pembekalan ini tidak masuk ranah pengawasan bawaslu," kata politisi Demokrat, Nanang Samodra.
Ketua KPU Sumatera Utara, Mulia Banurea mengakui bimbingan teknis yang mereka lakukan sangat minim. Penyebabnya yakni ketersediaan dana yang terlalu minim untuk pelaksanaan bimbingan teknis tersebut.
"Memang begitu selalu pak, setiap kita mengundang bimtek, yang ditanya mereka apakah ada uang transportasinya atau tidak? begitu juga sosialisasi, kami sangat kekurangan dana," ungkapnya.
Komisi II DPR RI mengadakan reses di KPU Sumatera Utara hari ini di Aula KPU Sumatera Utara, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan. Rombongan Komisi II ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naza.[rgu]
.jpg)
KOMENTAR ANDA