Ancaman kabut asap di Riau serta
beberapa provinsi di Pulau Sumatera masih berlanjut. Pemerintah baru di
bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo diharapkan dapat mengatasi
masalah ini hingga tidak terulang lagi. Karena itu, mantan gubernur DKI Jakarta yang suka blusukan itu diharapkan juga blusukan
ke Riau dan daerah rawan kebakaran hutan serta lahan (Karhutla). Karena
penanganan Karhutla perlu komitmen serius semua pihak, terutama
pemerintah.
"Di saat pelantikan Jokowi menjadi presiden ketujuh, masyarakat di
Sumatera dan Kalimantan sedang menderita kabut asap akibat kebakaran
hutan gambut dari pembukaan lahan untuk perkebunan. Ini waktu yang tepat
bagi Jokowi untuk menyelesaikan masalah urgent bangsa seperti kebakaran hutan gambut ini," ujar Juru Kampanye Media Greenpeace Indonesia, Zamzami kepada VIVAnews, Selasa 21 Oktober 2014.
Menurut dia, Joko Widodo perlu blusukan ke hutan-hutan dan gambut yang terbakar untuk menyaksikan dampak kebakaran ini dan mengetahui akar masalahnya.
Ia pun mendesak Jokowi untuk segera membuka Peraturan Pemerintah
(PP) mengenai gambut yang disinyalir sudah ditandatangani presiden
sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Peraturan pemerintah mengenai gambut harus dibuka kepada publik
selain asas transparansi pemerintahan Jokowi, ini juga untuk membuka
partisipasi publik untuk memastikan peraturan ini mampu melindungi total
gambut," tegasnya.
Karena itu, ia menagih komitmen Joko Widodo terhadap lingkungan.
Menurut dia, permasalahan Karhutla di Sumatera dan Kalimantan perlu
penanganan yang lebih serius. Dan yang tak kalah penting adalah
penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan.[rgu]
KOMENTAR ANDA