Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ali Mahsun menyebutkan enam kisruh besar yang silih berganti dalam kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil membuat berbagai kebijakannya menjadi tumpul dalam bidang ekonomi dan hukum. Demikian disampaikannya melalui rilisnya pada Selasa (17/3/2015).Mahsun menyebutkan, enam kisruh tersebut yakni munculny DPR RI Tandingan, KPK vs Polri, Ahok vs DPRD, Begal, 1 Triliun untuk parpol hingga Polemik pecah belah PPP dan Golkar.
"Sepanjang tak ada jaminan pemerintah terhadap kepastian hukum, keamanan, dan stabilitas politik nasional maka apapun kebijakan JokowiJK tidak akan berjalan efektif," katanya.
Ia menyebutkan, terpuruknya nilai rupiah dan tumpulnya berbagai kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi sangat berpotensi membuat Indonesia akan kembali mengalami krisis moneter di Indonesia. APKLI mensinyalir kondisi ini merupakan bagian dari adanya "grand desain besar" dari pihak-pihak yang tidak ingin memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menyiapkan diri menghadapi MEA 2015. Kondisi ini yang menurutnya tidak disadari oleh Kabinet Kerja Jokowi-JK yang justru kerap berpolemik antar lembaga.
"Kabinet Kerja Jokowi-JK juga belum mampu tunjukkan kinerja yang efektif, belum mampu wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Bahkan seringkali saling kontradiktif dan berpolemik antar kementerian dan atau lembaga negara lainnya,"ungkapnya.
"Investasi asing silahkan datang akan tetapi tidak boleh infiltrasi, intervensi dan mengkoloni kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia. Untuk itu, sekali lagi APKLI tegaskan diri ada di garda depan untuk menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa di NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," tambahnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA