GMKI Surabaya: Jangan Ada Isu SARA di Pilkada

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Surabaya berharap muncul pasangan calon kepala daerah yang berani mendaftarkan diri di tujuh kabupaten/kota dalam masa tambahan pendaftaran hingga 11 Agustus nanti.

"Terutama di Kota Surabaya yang sampai hari ini masih mengalami polemik karena hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar," ujar Ketua GMKI Surabaya Arnold Panjaitan dalam keterangannya, Sabtu (8/8).

Menurutnya, jarak penundaan pilkada yang mencapai dua tahun adalah waktu yang cukup lama. Dalam waktu itu akan menjadi momen yang sangat politis dan pragmatis di daerah yang mengalami penundaan. Belum lagi,  situasi kerukunan dan perdamaian di tataran masyarakat yang selama ini telah dibangun terutama di Surabaya berpotensi terganggu. Akibat upaya-upaya tim sukses kubu-kubu yang saling bersaing dalam mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

"Jadi ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan konflik horisontal di tengah masyarakat akibat polarisasi elit partai dan tim sukses di tingkat daerah," kata Arnold.

Dia menambahkan, fenomena calon tunggal kepala daerah harus jadi perhatian pemerintah Joko Widodo. Dengan meninjau kembali serta merevisi aturan yang ada agar tidak digunakan menjadi celah bagi partai-partai yang belum siap kalah.

"Di atas semua itu GMKI Surabaya tetap berharap agar semua pihak yang saling berkompetisi mengusung pasangan calonnya tetap menjunjung tinggi sikap toleransi. Dalam pertarungan politik jangan sampai membawa isu rasis dan berbau Sara (suku, agama, ras, dan antar golongan), karena itu dapat merusak persatuan dan kesatuan NKRI," tegas Arnold.

Diketahui, sesuai Undang-Undang Nomor 8/2015, pelaksanaan Pilkada serentak 2015 akan diundur ke tahun 2017 di sebuah daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah. Selain Kota Surabaya, terdapat enam daerah lagi yang kembali dibuka masa pendaftaran calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, Kota Samarinda, Kota Mataram, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Pacitan.[rgu/rmol]