post image
KOMENTAR
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Sumut Aulia Andri mengatakan, berdasarkan laporan sementara, 1.114 TPS di 13 kab/kota tercatat rawan. Kerawanan itu mulai dari kendala akses logistik, kendala akses pemilih saat hari pemungutan suara, keterlibatan pegawai negeri sipil, potensi exsodus pemilih atau pemilih menggunakan hak orang lain, pelaksana tidak netral, hingga potensi politik uang pada hari pemungutan suara.

Dia mengatakan, Labuhanbatu Selatan tercatat 14 dari total 666 TPS, Labuhanbatu (23 dari 923 TPS), Tapanuli Selatan (81 dari 671 TPS), Mandailing Natal (387 dari 908 TPS), Binjai (15 dari 397 TPS), Samosir (seluruh dari 324 TPS), Sibolga (66 dari 184 TPS), Nias (112 dari 338 TPS), Labuhanbatun Utara (21 dari 816 TPS), Nias Barat (11 dari 209 TPS), Pakpak Bharat (44 dari 109 TPS) dan Pematangsiantar (2 dari 535 TPS).

"Tiap daerah punya karakter masing-masing. Ada kerawanan akses menuju TPS, ada juga kerawanan keterlibatan penyelenggara hingga politik uang," kata Aulia Andri kepada wartawan, Jumat (20/19).

Dia mengatakan, ada beberapa indikator pada pemetaan kerawanan TPS. Kerawanan logistik dan akses pemilih menuju TPS dinilai dari faktor geografi dan kondisi alam. Kondisi ini dikaitkan dengan perkiraan intensitas hujan tinggi pada bulan Desember.

Kerawanan keterlibatan PNS, penyelenggara tidak netral dan politik uang dinilai berdasarkan sejarah pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden (Pilpres) dan Pilkada lalu.

Eksodus pemilih, lanjutnya merupakan kerawanan penggunaan hak memilih orang lain. Ini berpotensi terjadi dindaerah perbatasan dan kawasan yang banyak fasilitas rumah tinggal sementara, kos-kosan atau kontrakan, seperti kawasan pabrik dan tempat pendidikan.

"Pemetaan ini bukan penilaian untuk daerah-daerah. Tapi, bagian dari strategi pengawasan yang memfokuskan pada tindak pencegahan pelanggaran. Misalakan, di TPS A dinilai potensi eksodus pemilih. Pengawas harus intens meneliti undangan pemilih atau identitas pemilih waktu mendaftar untuk memberikan suara," demikian Aulia.[rgu]

Penundaan Pelantikan Kepala Daerah di Kepulauan Nias akan Membuat Kepulauan Nias Semakin Mundur!

Sebelumnya

Maju di Pilkada Sumut, Sofyan Tan Pasti Punya Hitung-hitungan

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga