Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, harus sadar bahwa dirinya bukan super minister. Tapi setara dengan menteri lain yang ada di Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Karena itu ada tepat langkah Menteri Yuddy yang mempublikasi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 77 Kementerian/Lembaga tahun 2015 di kantornya pada Senin kemarin.
"Apalagi rilis ini tidak diinstruksikan Presiden," tegas pengamat politik Nico Harjanto pagi ini (Rabu, 6/1).
Menurutnya, yang tepat untuk menyampaikan hasil penilaian para menteri adalah Presiden atau orang/lembaga yang ditunjuk Presiden. Misalnya, Kantor Staf Kepresidenan.
"Dan diumumkan di Istana Kepresidenan. Ini rilisnya di kantornya sebelum Rapat Paripurna pertama," tegasnya.
Makanya dia menilai, pengumuman nilai para menteri tersebut hanya cara Menteri Yuddy untuk mengamankan dirinya di tengah isu reshuffle yang kian menguat. "Ini semacam preemptive untuk mengamankan dirinya," demikian Nico.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA