Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan mengatakan pihak kepolisian perlu untuk turun tangan melakukan penyelidikan seputar terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi jenis Premium dan Solar pasca penurunan harga oleh pemerintah. Hal ini menurutnya penting mengingat kelangkaan tersebut sangat meresahkan dan dapat memicu gejolak ditengah masyarakat.Salah satu indikasi yang menjadi perhatian pihak kepolisian dalam hal ini menurut Sutrisno yakni dugaan adanya pengalihan stok BBM oleh oknum-oknum tertentu kepada sektor industri. Sebab tingkat pemakaian BBM bersubsidi menurutnya tidak akan meningkat dengan sangat drastis meskipun harga turun.
"Apa mungkin masyarakat langsung membeli kendaraan karena BBM turun? kan nggak mungkin. Jadi, indikasi yang paling memungkinkan adalah itu (pengalihan) untuk mencari keuntungan lebih. Karena harga untuk BBM industri lebih tinggi dibanding yang BBM subsidi," katanya, Sabtu (9/1).
Selain pihak kepolisian, Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan Pertamina juga menjadi pihak yang harus bertanggungjawab penuh atas terjadinya kelangkaan tersebut. Pengawasan terhadap proses distribusi ke seluruh SPBU Hingga penyaluran kepada konsumen menurutnya wajib menjadi bagian dari tanggungjawab mereka selaku instansi resmi yang mengatur proses distribusi BBM kepada masyarakat.
"Mereka tidak bisa lepas tangan. Okelah mereka menyebut stoknya memenuhi, namun apakah stok itu benar-benar disalurkan sampai kepada masyarakat?, ini menjadi pertanyaan," ujarnya.
Diketahui kelangkaan BBM bersubsidi terjadi pada sejumlah daerah di Sumatera Utara termasuk kota Medan pasca penurunan harga BBM. Padahal pihak pertamina menyatakan stok mereka sangat mencukupi untuk kebutuhan pemakaian BBM di Sumatera Utara.[rgu]
KOMENTAR ANDA