Mengundang pakar pendidikan Sumatera Utara, Syaiful Sagala dan awak media, DPD RI perwakilan Sumut menyelenggarakan Diskusi Kantor Daerah "APBN Pendidikan 20 % di aula Kantor DPD RI perwakilan Sumut, jalan Gajah Mada, Medan, Kamis (7/4).DPD RI yang diwakili oleh Dedi Iskandar Batubara, Anggota Komite IV DPD RI mengatakan bahwa media dan DPD harus memberikan ruang yang lebih besar untuk pendidikan Indonesia.
"APBN Pendidikan sesuai UU adalah 20 % tidak termasuk gaji guru, namun kementrian mengatakan itu termasuk gaji guru. Banyak yang belum sesuai antara UU Pendidikan dengan pelaksanaan di lapangan. Kalau gaji guru pns termasuk APBN 20 % itu sangat sedikit karena jumlah pns terbanyak itu adalah guru. Maka dari itu, media dan DPD harus bekerja sama untuk memberikan pemberitaan lebih besar untuk dunia pendidikan, sama-sama kita kawal," kata Dedi Iskandar Batubara, Kamis (7/4).
Dengan kerja sama antara media dan DPD RI dalam mengawal APBN Pendidikan 20 %, Dedi Iskandar Batubara berharap pendidikan menjadi marwah dan cerminan baik bagi bangsa Indonesia.
"Hanya ada dua hal yang dapat menjadi indikator marwah sebuah negara, keimanan dan pendidikan. Pendidikan ini jangan kita jadikan sebagai alat politik praktis, harus kita tingkatkan mutu pendidikan kita agar dapat menjadi cerminan bangsa Indonesia," ungkapnya.
Syaiful Sagala menambahkan bahwa selain laboratorium, kurikulum, dan kompetensi guru, media juga dapat mendukung bertambahnya mutu pendidikan di Indonesia.
"Laboratorium, kurikulum, dan kompetensi guru yang belum berkualitas tinggi menjadikan pendidikan masih dari harapan undang-undang. Selain membenahi ketiga hal tersebut, dibutuhkan bantuan media memberikan ruang dan segmentasi lebih untuk memberitakan dunia pendidikan," kata Syaiful Sagala.[rgu]
KOMENTAR ANDA