post image
KOMENTAR
Presiden Joko Widodo tegaskan bahwa rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) tidak akan dilakukan dalam jangka pendek.

Hal itu dikatakannya untuk mengklarifikasi pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi soal rasionalisasi 1 juta PNS. Jokowi menegaskan bahwa kebijakan rasionalisasi yang dimaksud pemerintah adalah rasionalisasi yang berjalan alamiah, bukan pemangkasan.

Selain itu, lanjut Jokowi, wacana rasionalisasi itu pun baru sebatas konsep di tingkat kementerian dan belum diajukan secara resmi kepada Presiden.

"Ya, tidak mungkin dalam setahun diselesaikan. Tapi memang itu rencana dan konsep dari Menpan belum saya terima. Tetapi kira-kira arahnya seperti itu," jelas Presiden.

Yuddy sebelumnya mengatakan, saat ini belanja pegawai mencapai 33,8 persen dari total APBN. Artinya, sekitar Rp 720 triliun habis hanya untuk belanja pegawai. Dengan adanya rasionalisasi 1 juta PNS, setidaknya negara dapat berhemat sekitar 25 persen dari belanja pegawai.[rgu/rmol]

Sandy Irawan: Miliki Lokasi Strategis, Pemko Binjai Mestinya Prioritaskan Kawasan Ekonomi

Sebelumnya

Pemprov Sumut Segera Bagikan Rp. 260 Miliar Bantu Warga Terdampak Covid 19

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Pemerintahan